Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Aceh
Biaya Jalan dan Jembatan di Aceh Utara Rp 31 Miliar Lebih
Tuesday 10 Sep 2013 22:38:11

Kadis Bina Marga Aceh Utara, T Risawan Bentara.(Foto: BeritaHUKUM.com/sul)
ACEH, Berita HUKUM - Pembangunan proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Aceh Utara tahun 2013 ini menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp 31 miliar lebih.

"Anggaran untuk pembangunan tersebut terhitung dari Januari sampai 31 Agustus 2013 ini, dan sudah terealisasi sebanyak 41 persen," demikian kata Kepala Dinas Bina Marga Aceh Utara, T Risawan Bentara, yang ditemui pewarta BeritaHUKUM.com, Selasa (10/9).

Katanya lagi, pembangunan jalan dan jembatan tersebut yang sudah terealisasi sekitar 65 persen. Dia menyebutkan, pembangunan jalan itu ditargetkan rampung maksimal pada bulan Oktober 2013 mendatang.

"Pembangunan jembatan juga akan selesai pada bulan November atau Desember 2013," ujar Risawan.

Dia menegaskan, bagi para pelaksana proyek harus dapat menyelesaikan kegiatan proyeknya masing-masing sesuai petunjuk pelaksanaannya dengan baik. Bila nantinya terdapat laporan dari masyarakat menyangkut pekerjaan yang tidak sesuai, maka dinas akan melakukan teguran kepada pelaksana proyek itu.

Dia menambahkan, dinas saat ini sudah menggunakan standar ISO guna meningkatkan kualitas atau mutu pembangunan jalan serta jembatan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di kabupaten itu. Bina Marga saat ini juga sudah menggunakan fasilitas SMS Center, tambahnya, masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut. Fasilitas itu berfungsi untuk menampung keluhan masyarakat.

"Dengan adanya layanan SMS tersebut, dinas akan cepat mengetahui keluhan masyarakat dan dapat bergerak cepat," katanya.(bhc/sul)


 
Berita Terkait Aceh
 
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
 
• Dapil 1 di Aceh Besar Banda Aceh Tgk. Mustafa Pecah Telor Hantar Wakil PDI-Perjuangan
 
• Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar
 
• Eks Jubir GAM Yakin Aceh Aman Jelang HUT GAM dan Pemilu 2019
 
• Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]