JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Daerah Metro Jaya bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta untuk mengawasi penerapan kenderaan yang melintas di jalan menuju kawasan plat nomor ganjil-genap yang berlaku besok, Selasa 30 Agustus 2016.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Syamsul Bahri mengatakan pemberlakuan aturan ganjil-genap efektif mengurangi kepadatan kendaraan di beberapa ruas jalan utama.
"Mulai besok (Selasa) akan dilakukan penindakan, bagi kenderaan yang tidak menaati sistem ganjil genap," kata Kombes Syamsul Bahri di Jakarta, Senin (29/8).
Petugas Polda Metro Jaya akan menerapkan tindakan denda maksimal Rp 500 ribu terhadap pelanggaran pelat nomor kendaraan ganjil-genap mulai besok.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan selama uji coba aturan ganjil-genap, Dinas telah mengerahkan anggotanya untuk memperhatikan jumlah kendaraan yang melalui jalan alternatif maupun ruas jalan menuju Jalan Sudirman-Thamrin, Rasuna Said, dan Gatot Subroto.
Pengamatan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah selama uji coba aturan itu kemacetan justru berpindah dari kawasan ganjil-genap ke daerah sekitarnya. "Jangan sampai aturan ganjil-genap hanya memindahkan kemacetan ke jalan kolektor," ujar Sigit, kemarin.
Uji coba plat nomor ganjil-genap dilakukan sejak 27 Juli sampai 29 Agustus. Selama uji coba, kepolisian hanya memberikan sanksi berupa teguran pada pelanggar. Tak kurang dari 16.086 teguran diberikan pada pelanggar. Sanksi tilang bagi kendaraan yang melanggar aturan ganjil genap akan diberlakukan mulai besok.
Sigit menjelaskan Dinas akan berupaya mengurai kemacetan sebelum kendaraan memasuki kawasan ganjil-genap. Salah satu caranya ialah dengan merekayasa lalu lintas.`Dia mencontohkan rekayasa lalu lintas selama uji coba aturan ganjil-genap di Jalan Tebet Barat Dalam yang dibuat satu arah ke Jalan M.T Haryono pada pukul 16.00-20.00. "Kami berupaya mengurai kemacetan dari jarak jauh," ujar Sigit.
Tak hanya itu, agar aturan ganjil-genap efektif, Sigit meminta kepolisian untuk menerapkan sanksi maksimal denda Rp 500 ribu bagi pengendara yang melanggar. Denda maksimal akan memberikan efek jera pada pelanggar. Aturan denda maksimal pun sudah terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2016 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap.
Sementara untuk mengantisipasi pemilik kendaraan yang beralih ke angkutan umum, menurut Sigit, Dinas telah meminta PT Transportasi Jakarta menambah jumlah bus di koridor 1, Blok M-Kota, koridor 6, Ragunan-Dukuh Atas, dan koridor 9, Pinang Ranti-Pluit. Penambahan bus diperlukan agar waktu tunggu bus tak lama.(bh/as) |
