Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Partai Demokrat
Bermunculan Anti SBY, Andi Nurpati: Hormati Pemimpin
Monday 04 Mar 2013 12:23:09

Andi Nurpati, Ketua Fraksi Partai Demokrat.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Andi Nurpati, Ketua Fraksi Partai Demokrat mengomentari soal banyaknya gerakan anti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (4/3), Andi Nurpati menegaskan bahwa gerakan anti SBY itu sangat disayangkan. Sebab, menurutnya, sebagai warga negara yang baik, sudah selayaknya menghormati pemimpinnya.

Siang ini, gerakan Anti SBY yakni 'Anak SBY' (Aliansi Nasional Anti Korupsi SBY) berencana akan menggelar aksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Andi Nurpati, hal itu sebaiknya tidak dilakukan. Apalagi, katanya, kinerja pemerintahan SBY sudah terbilang sukses. "Pemerintahan sekarang sudah baik, pencapaiannya bisa diukur. India saja kalah," kata Andi Nurpati.

Rencananya, Anak SBY akan menggelar panggung mobil mimbar bebas permanen di depan Gedung KPK. Hal itu sebagai bentuk dukungan pada KPK untuk membongkar dan menangkap dalang Century Gate, BLBI Gate, dan korupsi SBY-Cikeas. Aksi itu rencananya akan digelar siang ini.

Panggung mobil mimbar bebas permanen yang akan rencananya akan dibuka selama-lamanya di gedung KPK hingga SBY, Boediono, dan seluruh keluarga Cikeas (SBY, Ibu Ani, anaknya, Mantu, Besan, Ipar, Poakan) diusut dan diadili oleh KPK dalam sejumlah kejahatan korupsi (Century, BLBI GATE, Pajak, dll)

Lagi-lagi, Andi Nurpati menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan SBY meningkat. Jadi, katanya, masyarakat sudah selayaknya melihat hal itu. "Sebaiknya warga negara dan bangsa harus hormat pada pada pimpinan. Artinya, harus memberi kepercayaan pada pemimpin," tegas Nurpati.(bhc/din)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
 
Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
 
Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
 
Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
 
Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]