Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Bioremediasi Chevron
Berkas Perkara Tersangka Kasus Chevron Dilimpahkan ke Tipikor
Thursday 23 May 2013 20:22:43

Gedung Chevron.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah melimpahkan berkas perkara Chevron atas nama Bachtiar Abdul Fatah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), walaupun tersangka tetap ngotot bahwa penyidilkan yang berjalan tidak sah dan mengadukan ke Komnas HAM.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum), Kejaksaan Agung (Kejagung), Setia Untung Arimuladi membenarkan pelimpahan tersebut. “Iya, berkas perkara Bachtiar Abdul Fatah sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor kemarin,” kata Untung di Kejagung, Kamis (23/5).

Adapun berkas perkara yang dilimpahkan tersebut bernomor: B-789/apb/sel/ft/05/2013 dengan nomor registrasi perkara: 10.b/rp-r/03/2012. Dan Setia Untung tidak menanggapi bantahan eksekutif PT CPI (Chevron Pasific Indonesia) bahwa penyidikan tidak sah dan karenanya pelimpahan berkas perkara Bioremediasi, yang diduga merugikan negara sekitar Rp 100 miliar tidak memiliki legalitas.

Seperti diketahui bahwa dalam kasus ini, ada 5 tersangka lain tengah diadili. Dimana dua tersangka lain, yakni Herlan dan Ricksy Prematuri telah divonis lima dan enam tahun. Sedangkan Endah Rumbiyanti, Widodo dan Kukuh tengah diadili.

Selain itu 1 tersangka lain Alexiat Tirtawidjaja masih bersembunyi di AS dengan alasan menemani merawat suaminya.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Kasus Bioremediasi Chevron
 
• Penyidik Kejagung Belum Mampu Hadirkan Tersangka Kasus Chevron
 
• Kasus Chevron, ‎​​Kejagung Banding Atas Vonis Bahtiar Abdul Fatah
 
• Kasus Chevron 20 Juta Dollar, Kejagung Panggil Tersangka AT
 
• 3 Terdakwa Chevron Divonis Ringan, JPU Ajukan Banding
 
• Kasus Bioremediasi Chevron: Tegakkan Hukum dan Keadilan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]