JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak segenap jajaran pemerintah, penyelenggara pemilu, pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), dan masyarakat luas, untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 yang akan dilaksanakan pada 9 Juli mendatang.
“Pemilu Legislatif (Pileg), Pilpres 2004 dan 2009, dan Pileg 2014 telah diakui dan diapresiasi dunia karena bisa diselenggarakan dengan damai, baik, dan demokratis. Mari kita buat sejarah baru untuk memastikan Pilpres 2014 juga berlangsung dengan damai, baik dan demokratis,” ajak Presiden SBY saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Masional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jabar, Selasa (3/6).
Dalam Rakornas yang dihadiri oleh gubernur, bupati, walikota, Pangdam, Dandim, Kapolda, Kapolres, pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, dan para ketus umum parpol itu, Presiden SBY yang menyampaikan 13 arahannya mengajak semua pihak untuk mengambil pelajarai dari penyelenggaraan Pemilu 2004, 2009, dan Pileg 2014. “Yang belum baik mari kita perbaik, yang sudah baik mari kita pertahakan,” pintanya.
Terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2014, Presiden meminta semua pihak untuk mempedomani semua ketentuan dan aturan tentang Pilpres, dan memahami wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
“Saya berharap tetaplah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang siapa bertugas apa dan bertanggung jawab apa, karena di masa lalu banyak yang menyebutkan Pemilu itu di bawah Presiden. Tentu tidak,” kata Kepala Negara.
Cegah Benturan
Presiden SBY juga mengajak semua pihak, baik jajaran pemerintah dari pusat maupun daerah, penyelenggara pemilu, dan tim sukses masing-masing pasangan Capres-Cawapres untuk mencegah dan meniadakan berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, termasuk berbagai bentuk intimidasi dan pemaksaan dari siapapun kepada siapapun.
Presiden bahkan meminta agar para penegak hukum memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi siapapun yang melakukan pelanggaran, termasuk kemungkinan terjadinya transaksi antara masyarakat pemilih dengan yang ingin dipilih.
“Mari kita selamatkan demokrasi kita. Kalau masih ada transaksi, berarti demokrasi kita masih jauh dari berkualitas,” tutur SBY.
Secara khusus, Presiden SBY meminta semua pihak, khususnya Tim Sukses masing-masing Capres-Cawapres untuk mencegah terjadinya kekerasan dan benturan di antara pendukung. Ia memuji kedewasaan masyarakat, yang pada Pileg bulan April lalu menunjukkan kedewasaannya, sehingga tidak terjadi benturan fisik di antara masyarakat.
“Elit dan pimpinan partai politik harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam Pilpres. Cegah pernyataan yang provokatif, baik dari Capres/Cawapres maupun dari Tim Sukses masing-masing,” seru Kepala Negara.
Presiden mengingatkan, Pilpres 2014 ini hanya menghadirkan 2 (dua) peserta yang langsung head to head, sehingga sudah seperti langsung partai final. Tidak seperti Pilpres sebelumnya, yang ada babak penyisihannya, sebelum akhirnya maju ke final dengan menyisahkan dua pasang Capres-Cawapres.
Presiden juga mengkritik penggunaan kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang menurutnya tidak patut, yang saat ini banyak digunakan oleh pendukung masing-masing Capres-Cawapres dalam interaksi di media sosial.
“Perang di media sosial luar biasa, kadang-kadang saya senang tetapi juga prihatin dengan bahasanya, kata-katanya, ungkapan-ungkapannya yang melebihi kepatutan,” sebuh SBY.
Jika ada protes dan aduan, Presiden SBY menyarankan, agar masing-masing Tim Sukses pasangan Capres-Cawapres untuk melakukannya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang. “Jangan main hakim sendiri dan anarkis,” pintanya.
Kepada jajaran pemerintah baik pusat dan daerah, Presiden SBY menginstruksikan untuk membantu penyelenggaraan Pilpres 2014 ini, khususnya yang terkait dengan masalah distribusi logistik. Namun Presiden mengingatkan, agar bantuan itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sehingga tidak justru menimbulkan fitnah yang dianggap menguntungkan salah satu peserta Pilpres saja.
Pembukaan Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Menko kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Panglima TNI Jendral Moeldoko, dan Kapolri Jendral Sutarman.(WID/Setkab/ES/bhc/sya) |
