Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Anies Baswedan
Berhentilah Memecah Belah Bangsa
2021-08-09 13:49:42

Tampak para panelis serta moderator saat peluncuran dan Bincang Buku Negara Bangsa di Simpang Jalan.(Foto: Istimewa)
Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

ANIES BASWEDAN, dalam sebuah acara "Peluncuran dan Bincang Buku Negara Bangsa Di Simpang Jalan" (7/8/2021), meminta kepada semua pihak berhenti untuk mengkotak-kotakkan diri atau saling kubu-kuburan dalam rangka memerangi penyebaran Covid-19. Anies juga meminta semuanya berkolaborasi, berjuang bersama mengingat pandemi ini tidak mengenal identitas atau golongan tertentu.

"Hilangkan polarisasi ekstrem yang muncul, lalu beranikan untuk menomorsatukan semua yang sifatnya keselamatan dan kesejahteraan itu diprioritaskan. Kita bukan bicara keselamatan 1-2 orang, tapi keselamatan seluruh bangsa" , kata Anies.

"Mari kita obati saling curiga. Ini virusnya tidak kenal siapapun, identitas apapun" , lanjut Gubernur DKI ini.

Ungkapan Anies langsung ditimpali: "Bolehnya cuma pas pilkada maksudnya?". Jleb! Dalem banget nyindirnya. Kalau yang komen orang biasa, manusia awam, ordinary person, kita maklum. Otaknya memang hanya sampai disitu. Tapi, jika yang komentar adalah seorang tokoh, orang terdidik, tak ada kata yang tepat untuk merespon kecuali ucapan: "astagfirullahal adzim".

Lama bangsa ini terbelah. Pandemi manjadi momen untuk bersatu, karena kita sedang dihadapkan pada masalah yang sama. Sama-sama susah, sama-sama menderita, sama-sama kehilangan orang-orang terdekat. Masihkah tidak bisa bersatu? Lalu, ketika ada ajakan bersatu, masih juga dibully. Kata tetangga saya: "otak mana otak?".

Ini bukan soal Anies, ini juga bukan soal Pak Jokowi. Ini bukan soal siapa didukung siapa. Ini urusan bangsa. Para pemimpin sedang merajut persatuan, mengumpulkan energi bersama untuk berkolaborasi melawan musuh bernama Covid-19. Apa yang salah dengan ajakan persatuan itu?

Calon anda boleh kalah, tapi mental bangsa ini gak boleh kalah hanya karena anda belum bisa menerima. Dalam pilpres maupun pilkada, kalah menang itu hal biasa. Saat berkompetisi, kubu-kubuan itu keniscayaan politik. Akan selalu ada dan gak bisa dihindari. Karena ada yang diperebutkan, kompetisi itu wajar. Selesai pilpres atau pilkada, ya cair. Gak ada lagi yang diperebutkan, untuk apa berkompetisi, apalagi bermusuhan.

Setelah Pak Jokowi terpilih, dia presiden seluruh rakyat Indonesia. Setelah Anies terpilih, dia gubernur seluruh warga Jakarta. Bukan presiden atau gubernur untuk para pendukungnya saja. Ini cara berpikir negarawan.

Jika para pendukung belum benar-benar cair, masih mengkotak-kotakkan diri, maka tugas pemimpinlah menyadarkan dan menyatukan mereka. Ketika seorang pemimpin mengambil peran dan menjalankan tugas itu, kenapa disindir dan dibully? Apa yang keliru? Kalau negeri ini diisi oleh para tokoh yang mentalnya seperti ini, kapan negeri ini damai?

Pandemi ini hadiah Tuhan yang mestinya mampu merekatkan kembali semua anak bangsa yang sempat terbelah. Elit, tokoh dan agamawan punya kewajiban untuk ikut mendorong persatuan dan menciptakan kekompakan bangsa.

Pandemi telah menelan puluhan ribu nyawa dan membuat ekonomi porak poranda, harus dihadapi bersama-sama. Bukan sebaliknya, menjadi provokator abadi yang semakin memecah belah dan memporakporandakan bangsa.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.(tr/bh/sya)



 
Berita Terkait Anies Baswedan
 
Deklarasi Anies Terus Menyebar Di Seluruh Indonesia
 
Mereka Ingin Anies Jadi Presiden
 
Kata Anies Baswedan: 'Ora Kolu'
 
Dihadang Dari Seluruh Penjuru, Mampukah Anies Tetap Melaju?
 
Kedekatan JK dengan Taliban Jadi Amunisi Haters Serang Anies Baswedan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hormati Keputusan MK, Puan Maharani: DPR Segera Tindaklanjuti Revisi UU Cipta Kerja
Pemerintah Batasi Masuknya WNA, Wakil Ketua MPR: Langkah Tepat untuk Tanggulangi Varian Baru
Letusan Senjata Anggota Ditlantas Polda Metro Akibatkan Satu Orang Tewas, Ini Respons Kompolnas
Sindikat Narkotika di Rawa Kalong, Gunung Sindur Bogor Dituntut Hukuman Mati
Dua Pakar Hukum Angkat Bicara Soal Proses Persidangan Kasus ASABRI
Penembakan di Tol Bintaro Terungkap, Polisi: Pelaku Ipda OS Anggota PJR Polda Metro
Untitled Document

  Berita Utama >
   
MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi
Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba
Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana
HNW Prihatin Sebanyak 31.624 PNS Jadi Penerima Bansos
Jokowi Lantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI
Operasi Zebra Jaya 2021 Kedepankan Edukasi Pelanggar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]