JAKARTA, Berita HUKUM - Ironis, di tengah pencabutan subsidi BBM, pemerintah masih terus mencetak utang luar negeri untuk membiayai APBN. Ini membahayakan kelangsungan ekonomi nasional. Apalagi, ada utang swasta yang ternyata jauh lebih besar daripada utang pemerintah.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menegaskan hal tersebut saat dihubungi Selasa, (9/2). Utang pemerintah selama Presiden Jokowi memerintah dalam setahun terakhir sudah mencapai Rp565 triliun. Bahkan, kata Heri, pemerintah masih berencana mencetak utang lagi pada 2016 ini sebesar Rp605 triliun.
"Terus dana menghapus subsidi BBM ke mana? Dan apa kerja Menkeu kalau cuma cetak utang saja," tutur politisi muda Partai Gerindra itu, penuh tanda tanya.
Intervensi Bank Indonesia (BI) juga dipertanyakan Heri atas perannya menstabilkan nilai tukar rupiah. Devisa pun sempat ambruk hingga USD 99 miliar dari sebelumnya USD 115 miliar. "Ini berbahaya. Bisa saja ada maling di balik utang dan intervensi kurs dollar tersebut," ucap Heri lagi.
Selain utang pemerintah, ada utang swasta yang jumlahnya jauh lebih fantastis, yaitu USD 167,5 miliar. Utang swasta ini telah memberi tekanan berat pada nilai tukar rupiah ketika The Fed menaikkan suku bunganya. Fraksi Partai Gerindra di DPR, lanjut Heri, tak ingin membiarkan kondisi ini terus terjadi. Kritik tajam selalu disampaikan saat rapat kerja dengan para menteri yang menjadi mitra Komisi XI.
"Sejak awal, F-Partai Gerindra khususnya di Komisi XI, konsisten untuk setia bersama rakyat mengingatkan dan meluruskan kebijakan pemerintah agar kebijakannya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945," tandas politisi dari dapil Jabar IV ini.(mh/dpr/bh/sya) |
