JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Presiden Joko Widodo belakangan mulai dikritik sejumlah kader dari PDIP, partai yang menjadi pengusung utamanya di Pilpres 2014 dan 2019.
Tak aneh hal itu terjadi, karena masyarakat pun bisa merasakan ketertindasan di tengah kesulitan akibat pandemik virus corona baru atu Covid-19.
Mulai dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kenaikan tarif listrik, hingga tak kunjung diturunkannya harga BBM, membuat para kader partai berlambang banteng itu meneriaki Jokowi tentang apa yang dirasakan rakyat saat ini.
"Sepertinya kebijakan atau program-program pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, makin menyengsarakan dan tidak memikirkan nasib rakyat," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Centre Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/5).
Namun begitu Pangi memandang fenomena kritikan kader PDIP terhadap Jokowi adalah sikap masing-masing individu. Karena ia melihat hingga saat ini partai belum menunjukan perbedaan pandangan.
"Kalau kolektif kan ada DPR, ada fraksi. Kalau fraksi yang ambil keputusan itu prosesnya panjang dan tidak mudah juga berbeda dengan pemerintah," ujarnya.
"Saya kira belum ada sikap fraksi PDIP. Tapi ini sikap personal dari kader-kader," sambung Pangi.
Menurut Pangi jargon politik PDIP jelas, yakni partai wong cilik. Dari hal ini Pangi menilai, sejumlah kader memang terlihat sedang bermanuver, dalam arti menjaga marwah dan ideologi partai dengan membela hak-hak rakyat.
Tapi di sisi yang lain dia kembali mempertanyakan, bagaimana dengan sikap partai yang digawangi oleh Megawati Soekarnoputri? Apakah mungkin sikap individualis kader partai yang menentang kebijakan Jokowi bisa menjadi kolektif?
"Pertanyaannya apakah mereka (PDIP) berani berbeda dengan presiden yang pernah mereka usung? Berani enggak mereka berbeda dengan Pak Jokowi yang pernah mengantarkan Pak Jokowi dua periode jadi presiden?," tutur Pangi.
"Itu kan prosesnya proses politik elit, fraksi, kemudian pimpinan DPP dengan Pak Jokowinya," dia menambahkan.(RMOL/bh/sya) |
