Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu 2014
Bawaslu: Kecurangan Sistimatis Menunjukkan Demokrasi Tidak Baik
Tuesday 22 Jul 2014 11:00:49

Ilustrasi. Penghitungan surat suara di TPS pada Pilpres 2014.(Foto: BH/coy)
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai adanya kecurangan yang dilakukan secara sistematis dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, menunjukkan masalah fundamental demokrasi Indonesia masih tidak baik.

Pasalnya, Pemilu merupakan masa peralihan kekuasaan yang seharusnya menjadi lebih baik dengan kepengurusan masa selanjutnya.

"Kita mau benahi secara mendasar, karena kita mau menanamkan kepada orang bahwa Pemilu ini wahana transisi kekuasaan dan kekuasaan, melalui Pemilu itu diperoleh dengan cara menggali suara rakyat. Nah kalau mendapat suara rakyat dengan cara yang salah, itu pemerintahan yang terbentuk dari situ," kata anggota Bawaslu, Daniel Zuchron kepada Okezone di Jakarta, Selasa (22/7).

Daniel mencontohkan seperi kasus yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan yang terjadi saat Pileg dan Pilpres, di mana terdapat nama dan NIK dalam DPT yang sudah meninggal dan pindah domisili namun dinyatakan tingkat partisipasi 100 persen.

"Pelajaran bagi Nias, prosedur dasar pelaksanaan pemilu yang jurdil dan luber masih perlu diperbaiki. Presiden maupun parlamen yang dibentuk bisa tidak legitimate dan legalitasnya diragukan. Nias Selatan pelajarannya dari tahun ini, kesalahannya dari Pileg dan Pilpres berulang di situ," ujarnya.

Daniel pun berharap kecurangan di berbagai wilayah ke depan bisa dicarikan solusi bersama, baik oleh KPU dan Bawaslu di tingkat daerah maupun tingkat nasional.

"Intinya Pilpres itu sederhana, tapi alasan SDM yang bermasalah KPU Provinsi harus punya cara. Panwas sesuai tupoksinya sudah menjalankan, seharusnya KPU Provinsi bisa menekan dan bahu membahu dengan pengawas," tukasnya.

Sementara, yang dikutip dari Tribunnews telah terjadi debat yang cukup alot, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk menunda penghitungan suara untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, hingga Selasa (22/7) kemarin.

Hal tersebut disebabkan pembahasan mengenai penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak mencapai titik temu antara Bawaslu, KPUD Provinsi Sumut, dan saksi dari kedua pasangan Capres-Cawapres.

"Jam sudah menunjukkan hampir pukul 24.00, sehingga pembahasan mengenai Nias Selatan yang juga berarti berpengaruh pada Provinsi Sumatera Utara, kita tunda hingga esok hari. Kita akan melanjutkan rekapitulasi provinsi selanjutnya," ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Senin (21/7).

Perdebatan mengenai penyelengaraan Pemilu di Nias Selatan terjadi karena adanya rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPUD.(kem/okz/tbn/bhc/sya)


 
Berita Terkait Pemilu 2014
 
• Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019
 
• 3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi
 
• Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan!
 
• NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
 
• Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]