Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Kemenkeu
Bawa Uang Rp100 Juta ke Luar Negeri, Warga Wajib Lapor Bea Cukai
Wednesday 24 Dec 2014 17:43:05

Konferensi pers Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono pada, Selasa (23/12) kemarin di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta.(Foto: Hadi)
JAKARTA, Berita HUKUM - Warga Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri dengan pesawat terbang dan membawa uang sedikitnya Rp100 juta wajib melapor kepada petugas Bea Cukai di bandara. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono pada, Selasa (23/12) kemarin di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta.

Selain uang tunai, penumpang yang membawa instrumen pembayaran lainnya seperti cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar atau bilyet giro ke luar wilayah Republik Indonesia senilai Rp100 juta atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, juga wajib melaporkannya kepada petugas Bea dan Cukai.

Jika tidak melapor, lanjutnya, yang bersangkutan akan ditangkap petugas Bea Cukai dan dikenai sanksi administrasi sebesar 10 persen dari uang yang dibawa. Ia menambahkan, hal tersebut dikarenakan mulai tahun ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapatkan tambahan tugas dari Bank Indonesia (BI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK). “Aturan tersebut sudah diserahkan dari BI dan PPATK kepada kami,” ungkap Dirjen Bea dan Cukai dalam keterangannya.(wa/kemenkeu/bhc/sya)


 
Berita Terkait Kemenkeu
 
• PPATK Harus Ungkap Transaksi Mencurigakan di DJP dan Kemenkeu
 
• Terlambatnya Transfer Daerah, BKD Sarankan DPRD Oku Timur Datang Ke Kementerian Keuangan
 
• Kemenkeu Terbitkan ORI 013 sebesar Rp19,691 Triliun
 
• Sri Mulyani: Tren Kesenjangan di Indonesia Memburuk
 
• Inilah Organisasi Baru Kementerian Keuangan Sesuai Perpres No. 28 Tahun 2015
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]