JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta telah menyerahkan hasil tes urine ratusan pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama. Sejauh ini, dari hasil tes urine yang dilakukan diketahui ada beberapa PNS yang terindikasi mengonsumsi narkoba.
"BNP DKI Jakarta telah menyerahkan hasil pemeriksaannya. Hasilnya, ada yang terindikasi mengonsumsi ganja. Tapi masih pemula-pemula lah," ujar Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (19/12).
Atas hasil itu, Basuki pun meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk membuat peraturan agar PNS DKI tidak melakukan penyimpangan atau melanggar hukum seperti mengonsumsi narkoba. "Positif, dia habis minum obat. Yang lain bersih.
Sekarang yang terindikasi itu masih diselidiki oleh BNP apakah dia bagian dari sindikat atau bukan. Kalau iya terbukti sebagai sindikat, akan langsung kita pecat. Tapi itu juga mesti diurus BKD," katanya.
Pihaknya, kata Basuki, meminta BNP melakukan pemeriksaan rutin kepada PNS di lingkungan Pemprov DKI. Mengenai waktu dan tempat pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada BNP. Menurutnya, hal ini sebagai upaya pencegahan. Bahkan, dirinya pun siap diperiksa kapan pun untuk memberikan contoh pada PNS lainnya.
Kepala Bidang Pencegahan BNP DKI Jakarta, Sapari Hartodiharjo mengatakan pihaknya telah menyerahkan seluruh hasil tes urine kepada Pemprov DKI.
Namun demikian, dirinya enggan menyebut berapa PNS yang positif terindikasi mengkonsumsi narkoba dari hasil tes tersebut. Sebab, hasil tes ini sebagai pencegahan dan permintaan dari Pemprov DKI. "Yang berhak mengumumkan hasil tes ini, Pemprov DKI," kata Sapari.
Pihaknya, kata Sapari, sepakat melanjutkan kerja sama dengan Pemprov DKI untuk melakukan pemeriksaan urine secara rutin kepada jajaran PNS di lingkungan Pemprov DKI. Agar lebih maksimal, pemeriksaan akan dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.(nrt/bhc/brj/rby) |
