Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Indosat
Baru Sebatas Pemberkasan, Kejagung Belum Sita Aset Indosat
Saturday 27 Jul 2013 03:49:31

Gedung Bundar JAMPIDSUS Kejaksaan Agung.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus yang menjerat 2 korporasi yaitu PT Indosat Tbk dan anak perusahaannya yakni PT Indosat IM2 masih bergulir. Jelasnya pada kesempatan berbincang sejenak di Kejaksaan Agung (Kejagung) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Andhi Nirwanto mengungkapkan bahwa, dalam waktu dekat, berkas perkara dua mantan Direktur Utama (Dirut) PT Indosat yakni Johnny Swandi Sjam dan Hari Sasongko, akan dilimpahkan ke pengadilan terkait kasus penyalahgunaan frekuensi jaringan 3G milik Indosat oleh Indosat IM2.

"Iya mudah-mudahan, lihat saja nanti," kata Andhi di halaman gedung Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Jalan Sultan Hasanuddin, No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/7).

Sebabagaimana diketahui sebelumnya tersangka lain yang telah menjadi terdakwa dalam kasus ini adalah Dirut IM2 Indar Atmanto sesuai Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tersangka Nomor Print-04/F.2/Fd.1/01/2012 tertanggal 18 Januari 2012.

Diketahui pula tersangka lain dalam kasus ini adalah seorang warga negara Singapura mantan Wakil Direktur Utama PT Indosat Tbk, Kaizad Bomi Heerjee, selain tersangka 2 korporasi yaitu korporasi PT Indosat dan PT IM2, namun hingga berita ini diturunkan, masih terus dalam pemberkasan.

Salah satu hal utama dalam hukum positif di negara ini adalah dalam hukum, korporasi tidak bisa dikenakan pidana kecuali dijatuhkan denda oleh pengadilan untuk mengembalikan kerugian negara.

Kendati demikian, dari penelusuran BeritaHUKUM.com, hingga hari ini Kejagung belum melakukan langkah penyitaan terhadap aset perusahaan, guna mengembalikan kerugian negara yang mencapai triliun rupiah akibat ulah kejahatan korporasi. "Kalau korporat nanti kita lihat. Kalau korporat itu kita menetapkan sebagai tersangka untuk mengembalikan kerugian negara," tandas Andhi.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Kasus Indosat
 
• LAPAK Desak Kejagung Tuntaskan Skandal Kasus Indosat
 
• Akhirnya Mahkamah Agung Tolak PK Eks Dirut IM2
 
• Paska Kasus IM2 Indosat, Menkopolhukam Sambut Sejumlah Perwakilan Masyarakat Telekomunikasi
 
• Kasus Indosat - IM2, Sekretaris Korporat Diperiksa Penyidik
 
• Penyidik Kejagung Periksa Indar Atmanto dan Jhonny Swandy Sjam
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]