Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Bapeten
Bapeten Komit Awasi Produk Impor
Tuesday 12 Feb 2013 22:20:48

Kepala Bapeten, As Natio Lasman (Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) berkomitmen akan terus mengawasi produk-produk teknologi impor yang mengandung radioaktif masuk melalui bea cukai terutama di pelabuhan Indonesia.

Radiation Portal Monitor (RPM) akan dipasang pada pintu masuk pelabuhan yang mampu mendeteksi bahan nuklir dan zat radio aktif yang terdapat dalam peti kemas tanpa terlebih dahulu membuka peti kemas.

“Pengawasan melalui RPM bertujuan agar tercapainya keamanan, dari pengaruh reaktor nuklir yang dapat membahayakan kehidupan bangsa Indonesia,” kata Kepala Bapeten, As Natio Lasman di Jakarta, Selasa (12/2).

Natio menekankan Bapeten akan memeriksa dokumen produk-produk impor yang mengandung nuklir, namun bila lembaga pengawas nuklir ini telah menyetujui terhadap produk-produk impor tersebut bebas nuklir, maka bea cukai akan mengeluarkan barang tadi.

Sebaliknya, Bapeten tidak setuju terhadap produk-produk impor memiliki zat radio aktif, bea cukai tidak akan memberi izin masuk produk-produk itu.

Ia menambahkan, di Indonesia terdapat empat pelabuhan yang sudah dilengkapi RPM, masing-masing pelabuhan Belawan Medan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Batam. Kelengkapan ini sudah tersedia sejak 2012.

Sedangkan untuk 2013, tiga pelabuhan ekspor-impor yang akan dilengkapi RPM yakni Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Bitung Sulawesi Utara dan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar.

Kepala Bapeten menjelaskan RPM yang terpasang di pelabuhan tersebut terhubung langsung dengan kantor Bapeten di Jakarta, sehingga setiap data yang termonitor dilayar RPM dan dapat dipantau secara waktu yang nyata (real time).

Pemasangan RPM di tujuh pelabuhan tersebut, katanya, merupakan hasil koordinasi antara International Atomic Energy Agency (IAEA) dengan Kementerian Keuangan RI yang dinisiasi oleh Bapeten.

Pihaknya akan menggelar kegiatan pendidikan dan latihan di beberapa kota di Indonesia dalam rangka menambah jumlah sumber daya manusia untuk memahami bidang pengelolaan peralatan radiasi nuklir tersebut.(rm/ipb/bhc/rby)


 
Berita Terkait Bapeten
 
• Menristekdikti: Edukasi Pemanfaatan dan Pengawasan Tenaga Nuklir Sangat Penting di Masyarakat
 
• Dua Sisi Mata Pisau Radiasi, Manfaat dan Bahaya Radiasi yang Sesungguhnya
 
• Bapeten Rancang Undang Undang Keamanan Nuklir
 
• Polri Tangani Empat Kasus Soal Zat Radio Aktif Bersama BAPETEN
 
• Bapeten Komit Awasi Produk Impor
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]