Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu 2014
Banyak Warga tak Dapat Undangan 'Nyoblos'
Wednesday 09 Jul 2014 05:56:35

Ilustrasi. Suasana di TPS saat Pileg 9 April 2014 lalu.(Foto: BH/put)
JAWA BARAT, Berita HUKUM - Memasuki hari pencoblosan Pilpres, Rabu 9 Juli 2014 hari ini, banyak warga di Kelurahan Margadadi, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, yang belum menerima surat undangan pencoblosan. Namun mereka akan tetap datang ke TPS dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP).

''Saya, istri, dan ibu mertua belum menerima undangan mencoblos,'' keluh seorang warga RT 02 RW 05, Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Wahyu, Rabu (9/7).

Wahyu sangat menyesalkan pendataan yang tidak akurat yang dilakukan KPU setempat. Apalagi, hal tersebut juga terjadi pada beberapa pemilu lainnya, termasuk pemilihan legislatif April lalu.

Saat pileg, terang Wahyu, hanya ibu mertuanya saja yang mendapat kartu undangan mencoblos. Sedangkan dia dan istrinya, tidak mendapat undangan tersebut.

''Bahkan saat pilpres sekarang, ibu mertua saya juga tidak dapat undangan itu,'' tutur Wahyu.

Hal senada diungkapkan warga lainnya, Aminih. Dia mengaku belum menerima undangan pencoblosan.

Namun, baik Wahyu dan Aminih, menyatakan akan tetap datang ke TPS dengan membawa KTP. Mereka tidak mau kehilangan hak suara untuk memilih calon presiden mereka.

''Saya sudah mantap memilih salah satu capres. Saya harus mencoblos meski hanya menggunakan KTP,'' tandas Wahyu, sebagaimana yang dilansir republika.co.id.(ROL/bhc/sya)


 
Berita Terkait Pemilu 2014
 
• Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019
 
• 3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi
 
• Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan!
 
• NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
 
• Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]