Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Media
Banyak Tayangan TV tak Mendidik
2019-01-30 05:49:07

Komisi I DPR Minta KPI Tingkatkan Pengawasan Isi Siaran.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari mengatakan, pihaknya mendapatkan beberapa pengaduan dari masyarakat, akan adanya tayangan televisi (TV) swasta yang sama sekali tidak mendidik yang disajikan pada jam tayang anak-anak. Ia pun mempertanyakan kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait masih banyaknya tayangan televisi yang tidak mendidik pada jam tayang anak-anak itu, yakni sore menjelang maghrib.

"Salah satunya adanya kontes bernyanyi (karaoke), namun penyanyinya diuji dengan dimasukkan dalam sebuah tempat kaca yang di dalamnya diisi berbagai binatang yang ditakutinya. Hal itu jelas sekali tidak mendidik, itu bukan ujian yang harus dipertontonkan. Apalagi ditayangkan di jam tayang anak-anak," tegas Kharis saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran KPI di ruang rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1).

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR RI Evita Nurshanty. Ia Mengaku sangat prihatin terhadap berita-berita tentang prostitusi online yang terus menerus ditayangkan atau diekpose di TV. Terlebih lagi wajah mucikari yang di-blur-kan (ditutupi), sementara artis atau tersangka pelaku prostitusi online itu dibiarkan dibuka atau diperlihatkan. Hal ini tentu akan menjadi sebuah penggiringan opini publik terhadap artis tersebut.

Oleh karena itu, menurut Kharis, KPI harus membuat semacam format agar setiap media TV tidak lantas berhari-hari memberitakan acara tidak mendidik dan sama itu secara terus menerus. Hal tersebut menurut politisi dari Fraksi PKS ini sempat juga terjadi dalam kasus persidangan kopi sianida yang melibatkan terdakwa Jessica, serta kasus bom Sarinah.

"Media harus memberikan informasi oke, tapi jangan sampai pemberitaannya setiap hari dipenuhi berita yang itu lagi-itu lagi. Tentu masih banyak berita atau informasi lain yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap agar KPI membuat semacam format penayangan oleh stasiun televisi," pungkasnya.(ayu/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Media
 
• LSP Pers Indonesia Apresiasi Digitalisasi dan Pelayanan Prima PTUN Jakarta
 
• Dewan Pers Indonesia dan SPRI Ajukan 8 Tuntutan Kemerdekaan Pers kepada Presiden
 
• LKPP Terima Pengaduan WAKOMINDO Terkait Diskriminasi Kerjasama Media di Pemerintahan Daerah
 
• Biro PP Lakukan 'Media Visit' Massifikasi Informasi Kinerja DPR dan Persiapan IPU
 
• Perselisihan Kapolrestro Depok-Wartawan Dimusyawarahkan, Kompolnas: Media Membantu Polri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]