Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi IV
Bank Pertanian Mendesak Diwujudkan
Wednesday 11 Jun 2014 02:38:21

Ilustrasi. Pematang Sawah.(BH/coy)
JAKARTA, Berita HUKUM - Masalah mendasar pertanian Indonesia ada pada pupuk dan stabilitas harga. Dua persoalan ini yang membuat petani bisa bekerja berkesinambungan. Disinilah dibutuhkan Bank Pertanian untuk membantu para Petani memenuhi kebutuhannya.

Pupuk merupakan kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh petani. Sementara masalah harga, petani tak kuasa menentukan. Ada otoritas yang menentukannya. “Ada dua hal menurut saya yang paling penting di dunia pertanian untuk segera diselesaikan, pupuk dan harga.” Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam saat ditemui di DPR, Senin (9/6).

Kebutuhan terhadap bank pertanian menjadi keniscayaan agar para petani mendapat kemudahan akses untuk membangun pertanian berkesinambungan. “Menurut saya, harus ada bank pertanian dalam UU Pertanian. Ini penting. Kita mohon untuk segera diwujudkan bank pertanian itu,” kata Ibnu.

Yang selalu mengganggu aktivitas pertanian, memang masalah pupuk dan stabilitas harga. Bila pupuk menghilang atau harganya melangit, para petani tentu lesu, tak berdaya. Saat harga pupuk tinggi, perlu ada subsidi pupuk. Begitu pula soal harga. Hasil panen kerap dipukul harga yang tidak stabil. Kadang rendah, kadang pula tinggi. “Kalau dua hal ini bisa diselesaikan, saya kira selesai,” jelas Ibnu.

Bila pupuk mudah didapat dan harga stabil, para petani tak perlu dihimbau untuk menanam. Mereka dengan sendirinya pasti memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk pertanian. Soal akses mendapatkan pupuk dengan mudah dan murah, sempat mengalami tren baik pada 2012-2013. Tapi, memasuki tahun 2014 distribusi dan harga pupuk kacau. “Untuk mencukupi kebutuhan pupuk petani mestinya 9,5 ton, tapi yang tersedia 7,5 juta ton. Diperkirakan bulan Oktober habis. Padahal, petani tidak bisa buat pupuk sendiri,” tandas Ibnu.(mh/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait Komisi IV
 
• Kebijakan Pemerintah Harus Sesuai Harapan Rakyat
 
• Titiek Soeharto Berharap Menteri Lebih Perhatikan Pembudidaya Kepiting
 
• Anggota DPR Kriitik Larangan Penangkapan Benih Lobster
 
• Komisi IV Pertanyakan Menurunnya Sejumlah Indikator Pertanian
 
• Komisi IV Pertanyakan Arah Kebijakan Dewan Kelautan Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]