JAKARTA, Berita HUKUM - Para simpatisan, Ormas dan pendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) hari ini mengantarkan Bamsoet ke kantor DPP Golongan Karya (Golkar) untuk secara resmi mendaftarkan Bamsoet menjadi calon Ketum Partai Golkar pada, Senin (2/12).
Sebelumnya, di kediaman rumah dinas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo tepatnya di jalan Wijaya Chandra III, Jakarta Pusat semenjak pukul 10.15 Wib telah tiba beberapa perwakilan dari Ormas Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan Putra-putri TNI-Polri (FKPII) untuk mengantarkan Bamsooet pendaftaran menjadi calon Ketua Umum Partai Golongan Karya.
Pantauan pewarta BeritaHUKUM.com di Widya Chandra 3, Ketua Umum DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)1960, Fahd El Fouz yang juga tampak hadir serta terlihat terparkir kendaraan mobil bus Big Bird yang didepannya terpasang spanduk bertuliskan 'Bamsoet For Golkar 1' dengan berlatar belakang foto Bambang Soesatyo menggunakan jas uniform partai Golkar berwarna kuning, serta nampak pula pihak aparat Kepolisian menjaga di lokasi tersebut.
Bamsoet datang bersama para pendukungnya. Ia tampak mengenakan jaket berwarna kuning bertuliskan Golka. Saat tiba di lokasi Kantor DPP Partai Golkar, Bamsoet langsung mendaftar diri untuk pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan menemui panitia pemilihan.
"Hari ini saya menyerahkan semua persyaratan yang diminta guna mencalonkan diri menjadi kandidat Ketum Golkar 2019-2024. Bukan persoalan mudah, dan banyak rintangan saya hadapi untuk sampai keruangan ini dan mendaftar," ujar Bamsoet di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Senin (2/12).
Tuturnya, tekad untuk pencalonkan diri menjadi Ketua Umum Golkar tersebut bermaksud guna memperbaiki tata kelola partai sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Semua pengurus partai mesti konsisten aturan. "Kalau partai ini ingin besar, saya yakin bahwa pengurusnya harus konsisten melaksanakan kesepakatan untuk partai," ungkap Bamsoet.
"Pola partai tentu beda dengan sebuah perusahaan. Anggota tidak digaji, ini kerja sukarela. Hingga pendekatannya pun berbeda, tidak (boleh) pendekatan kekuasaan. Ini harus lebih kepada pendekatan aspiratif," jelasnya.
Bamsoet juga menegaskan, Partai Golkar harus kembali ke khittah-nya. Ia juga tidak ingin parpol berlogo pohon beringin itu terus-terusan menerapkan sentralisasi kekuasaan di jajaran pusat.
"Ke depan tidak boleh ada lagi sentralisasi kekuasaan di pusat. Kita harus berikan tanggung jawab (kepada) DPD partai. Demokrasi yang murni kita jalankan, seperti diketahui kita sudah dewasa berpolitik," katanya.
Ke depa, kita mesti bertanggungjawab dengan DPD II grass root di bawah dengan DPP, lalu permasalahan di DPD II, tukasnya.
Disamping itu Bamsoet mengatakan bahwa, tahun depan pencalonan Bupati/ Walikota diharapkan sesuai dengan keinginan daerah. Yang tentunya perjuangan secara berdarah-darah, kalau ada masalah dipelajari dari persoalan sebelumnya DPD I dan II. Dan kita nantinya akan tetap komit menjalin dan terus support pemerintahan Jokowi - Maaruf Amin, tutupnya.
Rencananya, esok pada 3 Desember bakal dilangsungkan Musyawarah Nasional (Munas) Partai berlambang Beringin untuk memilih Ketua Umum Partai yang telah bercokol di Indonesia selama 55 tahun.(bh/mnd) |
