JAKARTA, Berita HUKUM - Negara berkewajiban merespons dengan tegas aksi KKB memerangi negara selama ini, yang ditandai dengan pembunuhan Kabinda Papua, sejumlah prajurit TNI-Polri, warga sipil hingga pembakaran sekolah, rumah, dan properti lain milik masyarakat. Kalau sekarang negara mau bertindak tegas, apakah itu melanggar HAM?
"Ini bukan soal pengabaian HAM. Ini soal keselamatan rakyat. Memangnya para pembunuh rakyat tak berdosa itu peduli HAM?" tegas Ketua MPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu (28/4).
Penegasan ini menanggapi pernyataan sikap dan pola pikir PHBI dalam memandang kekerasan bersenjata yang berkelanjutan di tanah Papua, yang sudah begitu banyak menelan korban jiwa. "PHBI harusnya juga menghayati dan bersimpati kepada semua pihak yang anggota keluarganya menjadi korban kekerasan bahkan pembunuhan oleh KKB," kata Bamsoet.
Ketua DPR RI ke-20 itu juga menegaskan, untuk keutuhan NKRI dia siap bertanggung jawab. "Yang penting para pembunuh, anggota gerakan separatis dan teroris yang tidak peduli HAM, itu musnah dan rata dulu. Sehingga rakyat Papua bisa hidup tenang dan damai kembali. Jika ada yang mempersoalkan statement saya, soal HAM kita bicarakan kemudian, sebagai pimpinan MPR saya siap pasang badan dan bertanggung jawab," tegasnya.
Jika PBHI mengaku selalu memperjuangkan keadilan, seharusnya juga bersimpati kepada negara dan semua keluarga korban kekerasan dan pembunuhan oleh KKB. "Bukan hanya bersimpati kepada KKB dan membela HAM mereka," pungkas Bamsoet.(MPR/bh/sya) |
