Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Jalan TOL
Balas Pengkritik, Presiden: Kalau Enggak Mau Bayar Lewat Jalan Nasional
2023-06-20 06:12:41

Presiden Joko Widodo (Jokowi).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membalas pengkritik soal pembangunan jalan tol yang masif. Kepala Negara mempersilakan mereka memanfaatkan jalan nasional apabila keberatan dengan tarif tol.

"Jalan tol itu kan bayar Pak. Ya kalau enggak mau bayar ya lewat jalan nasional atau jalan provinsi ini kan pilihan-pilihan (jalan)," ujar Presiden Jokowi saat menghadiri acara 1 Dekade Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat, Minggu sore, 18 Juni 2023.

Presiden menjelaskan pembangunan jalan tol menjadi modal Indonesia bersaing dengan negara lain. Sebab, keberadaan jalan tol membantu mempercepat mobilisasi barang dan jasa.

"Kalau negara lain bisa 6 jam (dalam mobilitas barang dan jasa), kita masih 12 jam ditinggal jauh kita. Artinya kecepatan mobilitas barang dan jasa kita kalah. biaya logistik pasti kita kalah," terangnya.

Kepala Negara menyebut saat ini 2.040 kilometer (km) jalan tol telah terbangun. Ia menyakini keberadaan jalan tol sangat penting agar Indonesia menjadi negara maju.

Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan membandingkan pembangunan jalan non tol atau tak berbayar di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi. Anies tak menampik era Jokowi pembangunan infrastruktur jalan tol digencarkan.

"Mengutip dari katadata, pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. Sebanyak 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia dibangun di era pemerintahan sekarang, sepanjang 1.569 Km dari total 2.499 Km itu adalah jalan berbayar," kata Anies dalam acara Milad ke-21 PKS, Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023.

Sementara itu, jalan tak berbayar yang dibutuhkan rakyat terbangun sepanjang 19 ribu Km di pemerintahan Jokowi. Padahal, insfratruktur jalan gratis tersebut dibutuhkan rakyat.

Selain itu, Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyinggung soal mudahnya membangun jalan tol. Di sisi lain, ada pula jalan yang sering dilalui masyarakat tetapi kondisinya rusak parah.

"Kita banggakan jalan tol tapi jalan yang bisa bayar. Jalan lainnya 30 persen jalan di Indonesia sulit dipakai, itu menurut BPS (Badan Pusat Statistik), bukan menurut saya. Ini contoh ketidakadilan," kata Kalla dalam acara Milad ke-21 PKS, Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023.(medcom/bh/sya)


 
Berita Terkait Jalan TOL
 
Daftar 7 Ruas Tol Baru yang Beroperasi Gratis pada Libur Natal dan Tahun Baru
 
Ini 9 Jenis Kartu yang Bisa Dipakai untuk Bayar Tol
 
Balas Pengkritik, Presiden: Kalau Enggak Mau Bayar Lewat Jalan Nasional
 
Tindakan Korupsi Pembangunan Tol Layang MBZ Mempermalukan Bangsa
 
Asyik! Jakarta-Bandung Lewat Tol Ini Tak Sampai 1 Jam
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kapolda DIY Copot Kapolresta dan Kasatlantas Polresta Sleman Buntut Kasus Hogi
Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden
Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman
Mintarsih Ungkap Hak di Balik 'Penggorengan Saham' Sorotan Menkeu Purbaya
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan dan Suap di DJKA Kemenhub
Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kapolda DIY Copot Kapolresta dan Kasatlantas Polresta Sleman Buntut Kasus Hogi
Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden
Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan dan Suap di DJKA Kemenhub
Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji
Sepanjang Tahun 2025 MA Memutus 37.865 Perkara, Ketua: Beban Meningkat Namun Produktivitas Tetap Stabil
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]