JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) kembali menggelar patroli terkoordinasi bersama pemerintah Malaysia dengan sandi Patkor Optima Malindo (Patroli Terkoordinasi Operasi Tindak Maritim Malaysia - Indonesia). Kegiatan yang dimulai sejak minggu lalu, di Klang, Malaysia, hingga kini masih terus berlangsung.
Dalam rangkaian kegiatan pembukaan Patkor Optima Malindo 25/16, diselenggarakan pula bakti sosial di Pusat Jagaan Persatuan Rumah Kebajikan Grace, Klang dan kunjungan kerja di Kastam Diraja Malaysia, Selangor.
Menurut Direktur Operasi Laut Bakamla RI Kolonel Laut (P) Rahmat Eko Raharjo, unsur yang terlibat dalam operasi itu antara lain: KN Belut Laut 4802, KRI Siwar 646, KRI Tenggiri 865, dan KP Macam 002 pada hari Minggu petang sandar di Jeti PHN TLDM Port Klang, Malaysia dan disambut oleh Perwira dan Staf Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).
Para Delegasi RI yang hadir terdiri dari: Asops Guskamlabar Kolonel Laut (P) Jaya Darmawan selaku, Kasi Patroli Kapal Pengawas Wilayah Barat Kastaman, Kasubdit Patroli Kamla Zona Maritim Barat Mayor Laut (P) David Hastiadi, dan DJBC Kanwil Tanjung Balai Karimun Yan T. Sitorus.
Sementara itu, delegasi Malaysia diwakili Timbalan Pengarah Kastam Dato' Mohamad Sapian bin Haji Sanusi, Ketua Tim Perancang Operasi Maritim (TPOM) Malaysia Dato' Nasir bin Adam dan jajarannya.
Dari Raja Ampat
Sementara itu dari Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat dilaporkan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan sosisalisasi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara di Gedung Dharma Wanita, Kabupaten Raja Ampat, Kamis (2/6).
Pada kesempatan tersebut, Direktur Hukum Bakamla RI Laksamana Pertama TNI Yuli Dharmawanto dalam paparannya, mengatakan, saat ini Indonesia belum mempunyai Sistem Keamanan Laut yang dapat mensinergikan seluruh komponen bangsa. Bakamla RI berusaha untuk membentuk sistem tersebut sehingga seluruh stakeholder dapat bersinergi untuk menjaga keamanan dan keselamatan di laut secara efektif dan efisien.
"Saat ini sedang dibentuk sistem keamanan dan keselamatan laut yang dapat digunakan oleh seluruh stakeholder, secara bersamaan dan real time, untuk memantau keadaan keamanan dan keselamatan laut. Diharapkan sistem ini dapat digunakan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan di laut," ujarnya.
Tidak hanya itu, bimbingan masyarakat pada desa pesisir juga perlu dilakukan. Masyarakat maritim merupakan garis terdepan dalam faktor keamanan dan keselamatan di laut. Sangat perlu untuk menjadikan masyarakat maritim sebagai agent keamanan dan keselamatan laut. Terlebih isu mengenai pelabuhan tikus di wilayah perbatasan masih marak terdengar. "Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan adanya kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat pesisir", imbuh Direktur Hukum Bakamla RI.
Sosialisasi ini diikuti seluruh Stakeholder pemerintahan di Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat, Pemuka Adat dan Pemuka Agama, masyarakat maritim, Asosiasi Perikanan dan LSM.(Bakamla/bh/yun) |
