Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus di Pelindo
BRN & BRJ: Upaya Praperadilan RJ Lino Tindakan Melindungi Kejahatan Konstitusi
Friday 22 Jan 2016 12:03:34

Tampak suasana aksi unjuk rasa dari Gabungan BRN & BRJ didepan gedung PN Jakarta Selatan, Kamis (21/1).(Foto: BH/bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan praperadilan dengan pemohon mantan Direktur Utama (Dirut) Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Richard Joost Lino atau RJ Lino kembali berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada, Kamis (21/1).

Hakim tunggal Udjiati pada sidang Praperadilan mengagendakan persidangan untuk pembuktian, serta mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai termohon.

Dalam proses sidang yang sedang berlangsung pada Kamis sekitar pukul 10.00 WIB. Puluhan massa yang tergabung dalam Barisan Relawan Jakarta (BRJ) menyambut sidang tersebut dengan aksi unjuk rasa demo di depan gedung PN Jakarta Selatan.

BRJ yang juga masih satu bagian dengan Barisan Relawan Nusantara (BRN) meminta agar, hakim yang memimpin jalannya sidang tidak mengabulkan gugatan RJ Lino.

Menurut Bidang Ideologi dan Politik BRJ, Tony Chenimo (Bejo), upaya Praperadilan RJ Lino melalui Kuasa Hukumnya, Maqdir Ismail merupakan upaya tindakan melindungi kejahatan konstitusi yang dilakukan RJ Lino di Pelindo II. "Hal tersebut adalah merupakan upaya dalam melindungi kejahatan konstitusi yang dilakukan RJ Lino di Pelindo II," tegas Bejo, saat aksi unjuk rasa berlangsung diteriknya sinar matahari di depan gedung Pengadilan Negeri (PN), Jakarta Selatan, Kamis (21/1).

Bejo pun menilai, apa yang sudah dilakukan RJ Lino di Pelindo II adalah suatu kejahatan yang diduga kuat sudah merugikan negara. Terlebih perbuatannya itu sangat jelas menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia.

Sehingga dalam hal ini, dia meminta kepada seluruh hakim yang memimpin jalannya sidang untuk menjaga martabat serta kewibawaan Pengadilan. "Kami meminta kepada seluruh pihak untuk menjaga martabat dan kewibawaan pengadilan," pintanya.

Tak hanya itu, lanjutnya, sebagai anak bangsa yang tidak ingin negerinya terus di rampok dan di hisap oleh orang-orang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan bangsa dan negaranya.

Maka, ia juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia agar mau peduli serta terlibat aktif dalam menyelamatkan Aset Nasional. "Penyelamatan aset nasional agar tidak terjadi lagi kejahatan seperti yang dilakukan RJ Lino," tandasnya.(bh/bar)


 
Berita Terkait Kasus di Pelindo
 
• Tiga Hasil Penyelidikan Pansus Angket DPR RI Tentang Pelindo II Tahap Kedua
 
• Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi
 
• Ketum FSP BUMN Bersatu: Skandal JICT, Harus Disidangkan Dahulu RJ Lino Biar Jelas !
 
• Pansus Pelindo II Serahkan Hasil Audit BPK ke KPK
 
• Lagi Asik Main Golf, 2 Tersangka Kasus Pelindo II Ditangkap Bareskrim
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]