JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengadakan penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa serta perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Kota Bitung dan Pemerintah Kabupaten Tomohon di Aula KH Abdurrahman Wahid BP2MI, Jakarta Selatan, Selasa (25/5).
"Kita telah menyaksikan bersama nota kesepahaman dengan Pemkab Minahasa dan perjanjian kerjasama dengan tiga Pemda lainnya," kata Kepala BP2MI Benny Ramdhani.
"Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama BP2MI dengan sejumlah Pemda menjadi gairah baru dan menunjukkan bahwa Sulut jadi percontohan semua pihak," imbuh dia.
Benny mengutarakan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai wujud nyata lembaganya dalam memegang teguh amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Ini bukti BP2MI terus bekerja terlebih bagaimana fokus mendorong pengadaan pendidikan dan pelatihan bagi CPMI bisa dilaksanakan oleh Pemprov sesuai Pasal 40 dan Pemkab atau Pemkot sebagaimana Pasal 41 UU Nomor 18/2017," tegas Benny.
Sementara, kepala daerah yang hadir di kesempatan tersebut yakni Bupati Minahasa Royke Octavian Roring turut mengungkapkan rasa syukurnya atas kegiatan tersebut.
"Untuk itu apresiasi kami atas nama pemerintah dan rakyat Minahasa beserta jajaran Dewan. Terima kasih atas inisiasi BP2MI ini," tutur Royke.
Pihaknya pun yakin momen kali ini dapat berguna dan bermanfaat banyak untuk kemajuan masyarakat Minahasa yang akan terjun sebagai Calon PMI.
"Kita yakin dapat bermanfaat untuk pekerja migran dan bagi kami Pemkab," pungkasnya.(bh/mos) |
