Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Virus Corona
BNPB Perlu Tingkatkan Sosialisasi Penerapan Protokol Covid-19
2020-09-28 06:05:06

Anggota Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong.(Foto: Kresno/Man)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu banyak melakukan sosialisasi untuk terus mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin menjaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang sudah dianjurkan pemerintah.

"Mayarakat menyadari bahwa bencana musibah ini memang datangnya dari Tuhan, tetapi kesadaran untuk social-distancing atau physical distancing harus terus disosialisasikan kembali," ujar Ali Taher saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB Doni Monardo beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Politisi Fraksi PAN ini menilai, dalam melaksanakan sosialisasi, BNPB harus lebih tepat sasaran. Karena sudah banyak anggaran sosialisasi yang terpakai, namun hasilnya belum terlihat secara signifikan. Menurutnya, daerah-daerah yang padat penduduknya yang berpotensi menjadi klaster baru, sosialisasinya harus dimasifkan dan menjadi prioritas sosialisasi BNPB.

"Dari target penanganan Covid yang dipaparkan BNPB itu, memang semuanya penting. Tetapi saya minta betul sosialisasi, kemudian juga bagaimana mengarah kepada perubahan perilaku juga perlu. Kalau BNPB ini kan dukungannya, kalau aspeknya ada di Kementerian Kesehatan. Tetapi di masyarakat penanganan Covid-19 ada di BNPB," ujar Ali Taher.

Tak lupa, Ali Taher juga mengapresiasi kinerja BNPB beserta lembaga-lembaga yang sudah bekerja keras dalam menangani pandemi Covid-19 ini. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik antar sesama lembaga negara untuk mencapai tujuan bersama menagani Covid-19.(es,ma/es/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
• Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
 
• Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
 
• Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
 
• Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
 
• Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]