JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyatakan, diperlukan upaya ekstra untuk mendukung Palestina saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Fadli juga memastikan bahwa Indonesia kontra normalisasi dengan pihak Israel. Hal itu disampaikannya saat ia menjadi tamu pada program Special Interview yang dihelat The League of Parliamentarians for Al-Quds (LP4Q), yakni sebuah forum yang menghimpun anggota parlemen global yang mendukung perjuangan Palestina.
"Kita tak akan membiarkan Israel mengeksploitasi situasi saat ini untuk melanggengkan tindakan-tindakan ilegalnya terhadap bangsa Palestina," ujar Fadli dalam acara bertajuk 'Why Indonesia Can't Normalize with Israel?', yang dipandu secara daring dari Istanbul, Turki, Senin (28/12).
Fadli yang juga Wakil Presiden LP4Q itu menegaskan bahwa sokongan terhadap Palestina merupakan sokongan terhadap kemanusiaan. "Ini tidak terkait Arab melawan Yahudi atau Islam melawan non-Muslim. Cara pandang seperti itu sangat keliru. Kita berbicara ihwal tanah bangsa Palestina yang dicuri Israel, lalu konflik dua pihak yang tidak seimbang dimana Israel dengan perangkat militer yang sangat kuat dan didukung Barat berhadapan dengan orang-orang yang sangat miskin dan terlunta-lunta," paparnya.
Dikatakannya, lebih dari tujuh dekade bangsa Palestina ditindas secara sistemik, dipersekusi, didiskriminasi, terusir dari kampung halaman, hidup dalam kemelaratan tanpa masa depan dan harapan. "Singkat kata, petaka yang tengah dialami bangsa Palestina adalah kisah keadilan global yang sangat memalukan di era modern ini. Palestina adalah satu-satunya negara di dunia saat ini yang masih terjajah," tutur politisi Partai Gerindra itu.
Terkait posisi Indonesia menyikapi perkembangan teranyar situasi Palestina, Fadli menekankan ihwal keteguhan dukungan Indonesia terhadap Palestina. "Dukungan Indonesia, parlemen, pemerintah, dan masyarakat, terhadap bangsa Palestina tidak pernah dan tidak akan berubah. Konstitusi Indonesia secara terang benderang menentang segala bentuk penjajahan," tandas Fadli.
Dalam kesempatan itu ia membeberkan dukungan konkret parlemen, pemerintah, dan masyarakat sipil Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. "Dapat disimpulkan bahwa akhir tahun 2020 ini dan seterusnya, dukungan Indonesia tidak perlu dipertanyakan lagi. Perjuangan bangsa Palestina ada di lubuk terdalam kebijakan luar negeri Indonesia," ungkap Anggota Komisi I DPR RI itu.
Menyoal beberapa negara Muslim yang mulai melunak dengan menormalisasi hubungannya dengan Israel, Fadli mengutarakan kecemasannya. "Saya sangat mengkhawatirkan normalisasi beberapa negara Arab sementara Israel masih melangsungkan pelanggaran-pelanggarannya. Normalisasi kian menyuramkan cita-cita berdirinya negara Palestina. Daripada normalisasi, yang sangat diperlukan saat ini adalah dukungan politik maksimal terhadap Palestina," ucapnya.
Fadli juga memperingatkan strategi Israel yang tengah membidik negara-negara Muslim terkait normalisasi. Menurutnya, Indonesia, dengani populasi Muslim terbesar di dunia, sudah lama ditarget Israel melalui banyak cara termasuk iming-iming bantuan finansial. "Indonesia tidak akan menjadikan motif ekonomi sebagai alasan normalisasi dan lantas mengorbankan jati diri negara yang sangat menentang penjajahan. Mayoritas bangsa Indonesia menolak keras normalisasi," imbuh Fadli.
"Saya menjamin tak ada normalisasi di Indoensia karena secara konstitusi itu tidak sah," tegasnya sembari mengingatkan bahwa normalisasi adalah kemenangan telak Israel secara politik. Fadli menyampaikan beberapa langkah strategis untuk mendukung Palestina secara politik, antara lain yaitu memperluas pengakuan atas Palestina sebagai negara dan mengisolasi Israel dari pergaulan antarbangsa termasuk kampanye boikot, divestasi dan sanksi.(dep/sf/DPR/bh/sya) |
