Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
CPNS
BKDPSDM Bantah Anggaran Tes CPNS Kaur Ilegal Tanpa Pengesahan DPRD Kaur
2018-10-24 06:10:51

Tampak suasana saat para pelamar melakukan pendaftaran CPNS di kantor BKDSDA Kaur,(Foto: BH /aty)
KAUR, Berita HUKUM - Sampai saat ini waktu pengambilan nomor peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kabupaten Kaur provinsi Bengkulu tahun 2018 masih menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat Kaur.

Pembiayaan yang diduga mulai dari dibiayai pusat, kini berubah Pembiayaannya menjadi oleh daerah yang membiayai secara keseluruhan, hal tersebut hingga dipertanyakan anggarannya oleh Ketua Komisi I DPRD kabupaten Kaur Denny Setiawan, SH karena DPRD belum pernah menyetujui untuk pembiayaan tes CPNS jika pembiayaan dilakukan oleh Daerah yang anggarannya dikabarkan untuk Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2018 adalah diatas Rp.600.000.000.

Menurut Kepala BKDPSDM melalui Kasi Mutasi, Yosi Fitriani, SE membantah keras terkait statmen dari Ketua Komisi 1 DPRD Kaur tersebut, yang mengatakan anggaran tes CPNS 2018 belum pernah disahkan, karena kegiatan penganggaran tersebut sudah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Kaur," tegas Yosi pada, Selasa (23/10).

Yosi juga menambahkan bahwa, "pedoman pelaksanaan tes CPNS tahun 2018 ini berdasarkan SK Menpanrb nomor :B/531/M.SM.01.00/2018, sehingga pedoman regulasi rujukan yang dipakai dalam kegiatan tes CPNS kabupaten Kaur sudah cukup jelas dan sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.

Saat ini tahapan rekrutmen CPNS kabupaten Kaur, mulai tanggal, 23-25 Oktober 2018, proses pengambilan nomor peserta secara langsung di BKDPSDM. Untuk menentukan tempat dan waktu pelaksanaan tes CPNS Kaur masih menunggu hasil dari kepala BKDPSDM Kaur, yang saat ini sedang berkoordinasi ke Menpan Jakarta.

"Namun, yakin lah dalam waktu dekat segera di umumkan. Ketika ada pemberitaan yang telah menentukan tempat lokasi tes cpns Kaur sudah ditentukan, maka informasi tersebut bohong," pungkas Yosi.

Sementara, menurut salah satu peserta tes CPNS di kabupaten Kaur berinisial JH, mengatakan sangat kecewa terhadap sistem yang digunakan BKDPSDM Kaur. "Dengan Computer Assisted Test Ujian Nasional Berbasis Komputer (Cat UNBK) yang dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi. "Sementara kami sebagai peserta mengetahui selama ini cara pelaksanaan tes cpns Kaur dengan cat Menpanrb, yang kebanyakan diikuti oleh kabupaten lain di provinsi Bengkulu dan indonesia pada umumnya di 2018 ini," jelas JH.

JH juga menambahkan, "bila kami sudah mengetahui dari awal bahwa Kaur menggunakan cara Cat UNBK, sudah dipastikan saya tidak akan mendaftar sebagai peserta tes CPNS di BKDPSDM kabupaten Kaur," ungkap JH,(bh/aty)


 
Berita Terkait CPNS
 
Kajati Kalbar Tinjau Langsung Tes SKD CPNS Kejaksaan RI
 
Pemprov DKI Jakarta Buka Lowongan 434 Formasi CPNS
 
Ini Alur Pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK Sesuai Juknis PermenPAN-RB Terbaru
 
Rekrutmen CNPS 2019 dan PPPK Dibuka 25 Oktober, Ini Syarat dan Besaran Gajinya
 
Bupati Seluma Serahkan 249 SK CPNS Tahun 2019
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]