Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
BBM
BBM Naik, Jero Wacik: Itu Bisa Saja Diturunkan Pemerintah
Friday 21 Jun 2013 18:31:27

Menteri ESDM, Jero Wacik.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA Berita HUKUM - Menteri ESDM Jero Wacik memastikan jika perekonomian Indonesia membaik, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi itu bisa saja diturunkan pemerintah. Termasuk, jika hal itu terjadi jelang Pemilu. Namun, ia menampik bahwa turunnya harga BBM berkaitan erat dengan politik dan Pemilu.

"Nanti lihat saja. Pemilu masih jauh. Enggak ada urusan pemilu ini. Kita lihat, kalau ekonomi makin membaik kenapa enggak. Tapi kalau ICP-nya makin naik. Ya kita lihat nanti. Pemerintah itu utamakan kepentingan nasional, ekonomi nasional," ujar Jero di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/6).

Menurut Jero, kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru mengambil resiko dengan menaikkan harga BBM.

"Ini bukan kepentingan politik, mestinya enggak usah. Apalagi politiknya Partai Demokrat, ngapain naikin sekarang. Nanti aja, biar Presiden yang baru. Tapi demi ekonomi Indonesia makanya dinaikkan," dalih Jero, seperti dikutip jpnn.com.

Termasuk untuk pemberian bantuan kompensasi dan proteksi untuk masyarakat miskin, kata dia, pemerintah sengaja memilih Kepala Bappenas Armida Alisjahbana yang mengaturnya. Kartu Proteksi Sosial ditandatangani oleh Armida, dengan alasan agar tidak dianggap kompensasi berhubungan dengan kepentingan politik.

"Sengaja dipilih Bu Armida biar jangan dibilang ini parpol. Karena Bu Armida kan bukan dari parpol. Beliau orang profesional, jadi beliau yang tandatangan kartunya," tandas Jero.(jpnn/bhc/bar)


 
Berita Terkait BBM
 
• Jaksa Tuntut 3 Terdakwa Kasus Pengetap BBM Bersubsidi Ilegal 6 Bulan Penjara
 
• Ratna Juwita Tolak Keras Rencana Pengemudi Ojol Tidak Dapat Subsidi BBM
 
• Legislator Minta Pemerintah Turunkan Harga BBM Bersubsidi Agar Inflasi Terkendali
 
• BPH Migas dan Polri Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Distribusi BBM Subsidi 1,42 Juta Liter
 
• Pemerintah Harus Perhatikan Keluhan Masyarakat Terkait Kualitas BBM Pertalite
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]