Komisi Persaingan dan Konsumen Australia, ACCC, menuduh Visa menghambat konsumen menggunakan mata uang yang ingin mereka pilih dalam" /> BeritaHUKUM.com - Australia Tuntut Perusahaan Kartu Kredit Visa

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Kartu Kredit
Australia Tuntut Perusahaan Kartu Kredit Visa
Tuesday 05 Feb 2013 11:14:26

Kartu Kredit Visa.(Foto: Ist)
AUSTRALIA, Berita HUKUM - Badan pengawas Australia mengajukan tuntutan atas perusahaan kartu kredit Visa karena dugaan "penyalahgunaan kekuatan pasar", Senin (4/2).

Komisi Persaingan dan Konsumen Australia, ACCC, menuduh Visa menghambat konsumen menggunakan mata uang yang ingin mereka pilih dalam transaksi.

Badan itu mengatakan Visa menghambat bisnis ritel dengan menggunakan jasa konversi saingan dalam transaksi.

Langkah seperti itu, menurut ACCC, dilakukan untuk mendorong kenaikan pendapatan Visa.
Rod Sims, ketua ACCC mengatakan dengan sistem seperti itu para turis di Australia tidak dapat memutuskan "pihak mana yang melakukan konversi mata uang saat menarik uang dari mesin ATM."

"Mereka tidak tahu berapa transaksi itu bila dihitung dengan mata uang negara mereka," tambah Sims.

Ia menambahkan praktek yang dilakukan Visa dengan tidak mengizinkan penggunaan konversi mata uang oleh perusahaan saingan menyebabkan pengusaha ritel tidak dapat ikut merasakan keuntungan yang didapat dari transaksi itu.

"Badan konversi Australia juga tidak diberi peluang untuk ikut bersaing dengan Visa terkait jasa konversi di ATM," tambahnya.

Sidang pertama tuntutan ini dijadwalkan akan berlangsung tanggal 14 Maret mendatang.(bbc/bhc/rby)


 
Berita Terkait Kartu Kredit
 
Langsung Tolak Jika Dapat Tawaran Ini! Kenali Modus Penipuan Gestun Kartu Kredit yang Meresahkan
 
Rahasia Kartu Kredit yang Ditutupi Oleh Bank
 
Australia Tuntut Perusahaan Kartu Kredit Visa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]