JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah perlu memperbaiki cara penetapan harga energibersih agar benar-benar berkeadilan. Jika tidak, target kapasitas energi terbarukan pada 2025 bakal tak tercapai. "Sekarang justru kita perlu jaga agar isu energi bersih jangan bergeser menjadi isu untuk mencari untung sebanyak banyaknya."
"Kita bukan negara kaya-raya untuk bertindak demikian," kata pakar energi ITS Surabaya, Mukhtasor, saat dihubungi, Selasa (7/11). Sebelumnya, asosiasi pengembang listrik swasta pesimistis target kapasitas energi terbarukan sebesar 25 persen pada 2025, seperti yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017, bisa tercapai.
Sebab, pengusaha menganggap pemerintah tak menciptakan iklim investasi kondusif bagi pengembangan energi bersih. Wakil Ketua II Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Priyandaru Efendi, mengungkapkan pemerintah mengatur harga jual listrik panas bumi di bawah ongkos pengembangan pembangkit. Saat ini, harga jual listrik energi dipatok berdasarkan biaya pembangkitan listrik per daerah.
"Ada gap antara tarif dan keekonomian proyek sehingga proyek panas bumi nantinya menjadi tidak ekonomi," kata Priyandaru. Mukhtasor menambahkan sekarang ini pemerintah dan PT PLN (Persero) janganlah membuat aturan yang dipersulit agar lebih banyak pelaku energi terbarukan yang bisa mendapat kesempatan menyediakan listrik dengan harga yang lebih kompetitif.
"Itulah sebabnya di dalam PP 79/2014 disebutkan bahwa stateginya adalah memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan keekonomian, bukan at all cost. Keekonomian itu memperhatikan keuntungan yang wajar."
"Subsidi yang wajar untuk energi bersih, itu boleh. Namun, penyediaan energi bersih bukanlah sarana menyedot subsidi APBN sebanyak- banyaknya. Harga yang wajar saja. Sekarang masih belum seperti itu," paparnya.
Kesulitan Pendanaan
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (Meti), Sujana, mengatakan produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP) kesulitan untuk mencari pendanaan dalam membangun pembangkit listrik energi baru terbarukan.
Sebab, harga jual listrik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No 50/2017 tentang Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan untuk Tenaga Listrik rendah, yakni 85 persen dari biaya pokok produksi PLN setempat.
"Akibat pengembang harus mendapatkan pinjaman dengan bunga di bawah 11 persen untuk mengatasi rendahnya harga jual listrik kepada PLN. Namun, bank tidak mampu menetapkan bunga di bawah 11 persen.
Kita masih membutuhkan bunga rendah untuk mengatasi harga jual listrik yang rendah," katanya. Upaya pemerintah yang mendorong PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membantu pendanaan juga sulit untuk diimplementasikan. Pasalnya, bunga SMI pun justru lebih tinggi dari yang ditawarkan perbankan nasional yang besarannya sekitar 11-12 persen.(SB/ers/AR-2/koran-jakarta/bh/sya) |
