JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk melakukan pendekatan dialog untuk meredam gejolak yang kerap terjadi di Papua. Langkah pendekatan keamanan yang sekarang ini ditempuh sudah tidak tepat lagi, karena akan memanaskan situasi di pulau paling timur Indonesia tersebut.
“Otonomi khusus masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sejahtera. Jika pola pengelolaan dana otsus serta pendekatan keamanan masih terus dibiarkan sepeti ini, sudah pasti hal itu akan berpotensi dapat memperburuk keadaan di Papua," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Ode Ida dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Senin (25/10).
Menurut dia, pendekatan keamanan itu, terus-menerus dilakukan elite di Jakarta. Hal itu pada akhirnya akan menjadikan Papua pada tingkat arena yang cenderung dieksploitasi para elite di Jakarta. Jika pendekatan keamanan masih dilakukan, bukannya tidak mungkin Papua akan terlepas dari NKRI.
"Pendekatan keamanan harus ditiadakan. Ini harus ditanggapi serius oleh pemerintah, jika memang mereka ingin Papua ini tetap berada di NKRI," pungkas Laode.
Pendekatan persuasif melalui penguatan jaringan-jaringan sosial masyarakat Papua, baik di tingkat nasional maupun internasional harus dilakukan. Namun, siapa yang harus terlibat dalam dialog harus diidentifikasi terlebih dahulu.
“Dialog itu dilakukan mulai dari tingkat akar rumput, tingkat regional, sampai tingkat nasional Papua. Kesepakatan-kesepakatan dalam dialog itulah yang akan dibawa pada tingkat dialog di Jakarta. Tapi Presiden jangan lagi lagi bersikap ragu. Apalagi kondisi di daerah itu sudah kritis sekarang. Jangan menunggu menjadi gejolak yang makin besar," ujar La Ode.
Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Djamil meminta Presiden SBY segera mei mencopot Pangdam Trikora dan Kapolda Papua setempat. Pasalnya, dua petinggi keamanan di Papua tidak bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat. "Sudah sepantasnya Presiden mengganti dan kapolda dan pangdam, karena tidak mampu memulihkan kondisi di sana,” jelasnya.
Sedangkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Nudirman Munir meminta pemerintah untuk menambahkan anggaran Polri hampir Rp 5 triliun. Sebab, sebagian besar anggaran tersebut untuk penyelesaian kasus di Timika, Papua. Namun, dengan adanya penambahan dana itu, Polri harus berani bersikap lebih tegas untuk memilihkan kondisi keamanan Papua.(mic/wmr/rob)
|
