Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi IX
Asosiasi Petani Tembakau Minta PP 109 Tahun 2012 Dicabut
Friday 07 Jun 2013 09:19:41

Suasana setelah rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (5/6).(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta kepada Komisi IX DPR RI untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dicabut. Pasalnya, pelaksanaan PP tersebut berdampak langsung pada pengurangan penyerapan ratusan ribu buruh rokok perempuan di berbagai daerah sentra industri rokok kretek di Indonesia serta buruh tani tembakau.

Permintaan APTI tersebut disampaikan wakil dari APTI, Wisnu, saat beraudiensi dengan Komisi IX di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (5/6).

Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning yang memimpin audiensi dengan APTI tersebut, menyatakan akan menindak lanjuti masukan dari APTI dalam rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sementara, Poempida Hidayatullah (F-PG), menyatakan untuk mencabut PP 109 Tahun 2012 bukanlah wewenang DPR, tapi domainnya pemerintah.

“Langkah yang bisa kita ambil sebetulnya adalah sifatnya memberikan tekanan-tekanan kepada pemerintah untuk melakukan revisi atau mencabut PP tersebut,” kata Poempi.

Mengingat dampak yang timbul adanya PP tersebut, Poempi berjanji akan menindaklanjuti permintaan APTI saat rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.(sc/dpr/bhc/opn)


 
Berita Terkait Komisi IX
 
• Komisi IX Akan Panggil Direksi PT Dirgantara Indonesia
 
• Komisi IX DPR Apresiasi Sumbar Alokasikan Anggaran Kesehatan Diatas 10 Persen
 
• Komisi IX DPR Investigasi Langsung Kasus Obat Anestesi
 
• RUU Kesehatan Jiwa Akan Berikan Pelayanan Secara Komprehensif
 
• Terkait Kasus dr. Ayu - Komisi IX Pertanyakan Peran IDI, MKDKI, KKI dan Kemenkes
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]