"Kami secara tidak adil mewariskan banyak tuduhan terkait" /> BeritaHUKUM.com - Asia Sentinel Akhirnya Minta Maaf Ke SBY, Partai Demokrat dan Rakyat Indonesia

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Kasus Century
Asia Sentinel Akhirnya Minta Maaf Ke SBY, Partai Demokrat dan Rakyat Indonesia
2018-09-20 10:28:31

Permohonan maaf Asia Sentinel kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat serta rakyat Indonesia. (secrenshoot).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Media Hongkong, Asia Sentinel, mengakui kesalahan dan meminta maaf atas munculnya artikel berita berjudul "Indonesia's SBY Government: Vast Criminal Conspiracy", atau "Pemerintahan SBY: Konspirasi Kriminal Terbesar".

"Kami secara tidak adil mewariskan banyak tuduhan terkait dengan gugatan yang sedang berlangsung mengenai dampak dari Bank Century. Kami mengakui bahwa kami tidak mencari komentar yang adil dari orang-orang yang disebutkan dalam artikel itu dan bahwa artikel itu hanya satu sisi dan melanggar praktik jurnalistik yang adil," demikian pernyataan Asia Sentinel dalam artikel berjudul "Apology to President Yudhoyono and the Democrat Party of Indonesia," yang dimuat portal tersebut, Rabu (19/9).

Dalam pernyataannya Asia Sentinel mafhum berita tersebut membuat SBY meradang. Mereka juga mengakui berita telah dihapus dari laman webnya.

Artikel berita berisi tuduhan terhadap SBY terkait kasus Century beredar pada 10 September 2018 ditulis pemimpin redaksi Asia Sentinel John Berthelsen. Dalam artikel disebut terjadi pencurian dana sebesar Rp 12 miliar dolar AS atau setara Rp 177 triliun yang dicuci melalui bank-bank internasional di era Pemerintahan SBY.

"Kami lebih lanjut ingin meminta maaf sepenuhnya dan tegas kepada mantan Presiden Yudhoyono, Partai Demokrat, dan siapa saja yang dihina oleh artikel tersebut dan lebih dari itu kepada rakyat Indonesia untuk penghinaan yang mungkin kami timbulkan dengan pemberitaan itu. Kami sangat menyesalkan rasa sakit yang telah diakibatkan oleh penghakiman (berita) tersebut," masih tertulis dalam pernyataan tersebut.

"Asia Sentinel ingin menyatakan rasa hormat yang tinggi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang telah melayani negaranya dengan perbedaan dan secara luas dihormati sebagai negarawan Asia," demikian pernyataan Asia Sentinel.

Tanggapan Demokrat

Demokrat menanggapi Asia Sentinel ibarat kalah sebelum berperang.

"Hehe.. Belum juga "diapa-apain", barat pukulan baru jab ringan, udah minta maaf begini," tulis Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon dalam akun Twitter @jansen_jsp, Rabu (19/9).

Meski begitu, Demokrat tidak berhenti di situ. Demokrat akan memperpanjang pihak-pihak yang selama ini membesar-besarkan tuduhan salah Asia Sentinel kepada SBY, terutama di dalam negeri.

"Pihak didalam negeri yg ikut bermain di persoalan ini akan terus kami KEJAR sampai ke gorong2," lanjut Jansen.

Begitu pula media massa di Tanah Air yang selama ini menyebarluaskan artikel tuduhan Asia Sentinel, Jansen mengimbau untuk juga meminta maaf.

"Media lokal segera lakukan langkah yg sama! Kami tunggu!!," tegas Jansen.(RMOL/dik/demokrat/bh/sya)


 
Berita Terkait Kasus Century
 
Asia Sentinel Akhirnya Minta Maaf Ke SBY, Partai Demokrat dan Rakyat Indonesia
 
SBY: Tangkap dan Penjarakan Saya Kalau Fitnah Itu Benar
 
Demo HMS Tuntut Sri Mulyani dan Boediono Mesti Dimeja Hijaukan terkait Kasus Bank Century
 
Diluncurkan, Buku Tim Sembilan Membongkar Skandal Century
 
Timwas Century Minta Pemerintah Serahkan Potensi Aset Yang Bisa Dikembalikan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]