Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Ahok
Arief Poyuono: Kader Parpol Pendukung Ahok Sebenarnya 'Tidak akan Memilih Ahok'
2016-07-29 14:22:09

Ilustrasi. Arief Poyuono. SE. MKom sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menurut pandangan Arief Poyuono, Waketum DPP Partai Gerindra merasa kalau Basuki Tjahya Purnama, atau sapaan Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta kini direspon beberapa kalangan yang berpandangan gagalnya Ahok lewat jalur independent dan kini berubah cari Parpol untuk mengusung dirinya pada Pilkada DKI mendatang.

"Soalnya, dari kegagalannya saja pas maju sebagai independent saja sudah bisa diukur kalau Ahok itu suaranya tidak akan mencapai 10%. Saya yakin kok, apalagi parpol yang dukung Ahok itu mesin parpolnya tidak kuat dan tidak akan jalan," ungkap Arief Poyuono, Kamis (28/7).

Hal itu dikarenakan, "kader parpol pendukung Ahok sebenarnya tidak akan memilih Ahok. Jadi parpol pendukung Ahok tidak pandai dalam berhitung suara pemilih di Jakarta," cetus Arief Poyuono.

Malahan, apabila nantinya justru kalau Ahok bisa maju lewat independent justru itu yang kami sangat perhitungkan dari Ahok. "Sebab jika Ahok berhasil mendapatkan dukungan 1 juta warga Jakarta yang punya hak pilih di Pilkada tahun 2017, beliau pastinya sudah dipastikan mendapatkan suara hampir 50 % keatas atau 4 juta suara dari jumlah DPT yang hampir 7 juta pemilih," ujarnya lagi memprediksikan.

"Sebab dari 1 juta pengusung Ahok akan bertambah menjadi 4 juta suara dari anggota keluarga masyarakat yang mengusung Ahok lewat jalur independent," tutur Arief.

Yang menjadi tantangan ini masyarakat yang tadinya akan mengusung Ahok maju jalur independent ada indikasinya tidak sampai 100 ribu orang, "maka para bohirnya Ahok kebakaran jenggot, buru buru cari parpol untuk usung Ahok," celetuknya, menimpali.

"Yang paling kami perhitungkan itu adalah faktor kecurangan yang akan dilakukan oleh tim senyapnya Ahok yang mungkin saja dengan money politik dan intimidasi pada warga Jakarta yang tinggal di pemukiman padat, dengan ancaman akan digusur jika tidak mendukungnya," cetusnya mengingatkan.

"Jadi masyarakat harus berani untuk tidak memilih Ahok nanti, serta mengawasi setiap TPS karena rawan akan Kecurangan Kecurangan dari Tim senyapnya Ahok," jelasnya.

Sedangkan, sementara itu bila berpandangan dari sisi Gerindra. "Jangankan siap lawan Ahok., Wong kalau Pilpres dipercepat tahun depan aja Joko Widodo maju sebagai Capres diusung semua parpol yang dipemerintahannya, kami siap untuk melawannya.. dan dipastikan Joko Widodo tidak akan terpilih lagi," tutupnya.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Ahok
 
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok Sudah Keluar Bebas dari Rutan Mako Brimob
 
Ditertawai Adiknya Ahok, Sam Aliano: Harapan Veronika Tan Jadi Ibu Negara
 
Mako, Ahok dan Teroris
 
Terkait Kewarganegaraan Ayah Ahok, Inilah Tanggapan Yusril Atas Surat Terbuka Adik Ahok
 
'Ahok Masih di Rutan Mako Brimob karena Kedekatannya dengan Jokowi'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Untitled Document

  Berita Utama >
   
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]