BUENOS AIRES (BeritaHUKUM.com) – Argentina akan membuat keluhan resmi untuk segera disampaikan kepada PBB terkait aksi provokasi "militerisasi" Inggris di sekitar kepulauan Falklands atau Malvinas.
Presiden Cristina Fernandez de Kirchner mengumumkan hal itu dalam rapat dengan parlemen, pejabat senior dan veteran perang Falklands antara Argentina dan Inggris yang memperebutkan kepulauan itu pada 1982.
Dalam pidatonya, Fernandez menuduh Inggris melakukan memiliterisasi Atlantik Selatan sekali lagi. "Kami akan memasukkan keluhan ke Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB, karena tindak militerisasi ini merupakan bahaya besar bagi keamanan internasional," kata Fernandez.
Fernandez meminta Perdana Menteri David Cameron untuk memberikan peluang bagi perdamaian. "Kami tidak dapat mengerti kenapa Inggris mengerahkan kapal perang untuk mengiringi kedatangan calon pewaris tahta, kami lebih suka melihat dia (Pangeran William) dalam pakaian sipil.
Kementrian Luar Negeri Inggris mengeluarkan pernyataan bahwa warga Falklands memilih untuk menjadi warga negara Inggris. Mereka bebas untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan tidak akan ada negosiasi dengan Argentina mengenai kedaulatan kecuali warga Falklands menginginkannya.
Ketegangan antara kedua negara meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Bulan lalu, Inggris menyatakan bahwa mereka mengirim kapal perang ke wilayah itu. Status kepulauan yang di Argentina dikenal dengan nama Malvinas tersebut adalah isu sensitif bagi Buenos Aires.
Pada Desember lalu, blok perdagangan Amerika Selatan, menutup pelabuhan-pelabuhan mereka bagi kapal-kapal yang mengibarkan bendera Falklands. Pada Januari 2012, Inggris menyatakan bahwa mereka akan mengirim kapal perang terbaru mereka, HMS Dauntless, ke Atlantik Selatan di perairan Falklands. London menyebut tindakan itu sebagai misi "rutin."
Pangeran William, cucu Ratu Elizabeth II dan urutan kedua pewaris tahta juga dikirim ke kepulauan itu untuk menunaikan tugasnya sebagai pilot helikopter penyelamat.(bbc/sya)
|
