Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
SIM
Aplikasi e-AVIS untuk Ujian Teori SIM Segera Diterapkan, Pengamat: Telah Sesuai Undang-Undang
2021-09-23 14:05:59

Pengamat transportasi Budiyanto.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebuah aplikasi yang berkaitan dengan prosedur pengurusan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru akan segera diterapkan oleh jajaran Polri.

Perwira Administrasi (Pamin) Teori Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Daan Mogot Ditlantas Polda Metro Jaya, Ipda Aditya Ambarsari mengatakan aplikasi yang dinamakan Electronic Audio Visual Integrated System (e-AVIS)
ini dapat mempermudah warga dalam pengurusan SIM.

"Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan ujian teori itu di rumah maupun ujian teori di Satpas SIM," kata Aditya dilansir Antara, Selasa (21/9).

Dengan aplikasi tersebut, tutur dia, nantinya warga yang mengurus SIM bisa melaksanakan ujian teori tanpa harus hadir di Satpas SIM.

Selain itu, aplikasi ini juga bisa meminimalisir adanya praktik percaloan.

Diketahui, tata cara penggunaan aplikasi itu, warga diharuskan mengisi beberapa data diri seperti nama, Nomor Induk Kependudukan atau NIK dan nomor telepon.

Setelah itu, warga diperkenankan untuk mengerjakan soal tes teori yang telah tertera dalam aplikasi tersebut.

Pengerjaan soal pun, lanjut dia, akan dipantau secara langsung melalui kamera yang terhubung oleh petugas.

"Di aplikasi itu, kita harus direkam. Jadi, mukanya direkam saat mengerjakan soal pada saat mengerjakan. Jadi, live," jelasnya.

Usai dinyatakan lulus dari ujian teori, warga bisa langsung mengikuti tes kesehatan dan praktik yang dilaksanakan secara langsung di Satpas SIM.

Pengamat transportasi Budiyanto menilai bahwa pemberlakuan aplikasi e-AVIS nantinya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Mekanisme permohonan untuk mendapatkan SIM sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan turunannya Perkap Nomor 9 tahun 2012," ucap Budiyanto saat dihubungi pewarta BeritaHUKUM, Rabu (22/9).

"Salah satu pasal menyebutkan bahwa untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administrasi, kesehatan dan lulus ujian.
Kemudian dalam persyaratan lain mengatakan bahwa syarat lulus ujian ,meliputi ujian teori, ujian praktek dan atau ujian keterampilan melalui simulator dan ujian teori dengan bantuan teknologi aplikasi baru," imbuh dia.

Diketahui sebelumnya, walau belum diresmikan, aplikasi e-AVIS sudah diujicobakan pada 8 September lalu di Satpas SIM Daan Mogot.

Dalam kesempatan tersebut, sudah ada 110 warga sudah memakai aplikasi tersebut untuk menjalani ujian teori.

Meski begitu, ke-110 warga itu tidak menggunakan aplikasi tersebut dari jarak jauh melainkan melalui komputer yang disediakan di Satpas SIM Daan Mogot.(ant/bh/mos/amp)


 
Berita Terkait SIM
 
Korlantas Polri Resmi Terbitkan SIM C1 untuk Pengendara Motor 250 cc
 
Polri Resmi Merubah Lintasan Ujian Praktek SIM C dari Angka 8 Menjadi Huruf S
 
Pemohon SIM Sering Tak Lulus Ujian, Satlantas Polrestro Bekasi Kota Adakan Gebyar Pelayanan Publik
 
Aplikasi e-AVIS untuk Ujian Teori SIM Segera Diterapkan, Pengamat: Telah Sesuai Undang-Undang
 
Layanan Perpanjangan SIM Polrestro Bekasi Kota, Warga: Alur Jelas dan Proses Cepat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]