Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Bencana Alam
Antisipasi Bencana Longsor Selili Samarinda Ilir, BPBD dan Pemkot Siaga di Lokasi
2017-02-01 07:39:06

Wakil Walikota Samarinda H Nusirwan Ismail saat mengunjungi warga bencana tanah longsor di Selili, Samarinda Ilir, Kaltim pada, Selasa (31/1).(Foto: BH /gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Bencana longsor yang terjadi pada Rabu (25/1) lalu di Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) hingga menimbulkan korban jiwa bukanlah yang pertama kali terjadi, namun longsor terjadi di daerah tersebut memang hampir setiap saat di kalau turun hujan lebat yang menguyur kota Tepian Samarinda, sehingga Pemerintah menetapkan daerah tersebut sebagai siaga bencana.

Akibat musibah bencana alam tersebut, Pemerintah kota Samarinda mengharapkan agar, baik yang menjadi korban longsor maupun yang tinggal di lokasi siaga bencana untuk segera mengosongkan kawasan yang rawan longsor tersebut dan agar mengungsi.

Wakil Walikota Samarinda, Nusirwan Ismail dihadapan warga yang terkena musibah bencana saat mengunjungi lokasi tersebut pada, Selasa (31/1) mengatakan, Pemkot mengusulkan agar warga dapat memilih untuk berpindah, Pemkot memberikan bantuan biaya sewa 3 bulan secara gratis di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang terdapat di Jalan Ir. Soetami.

"Warga yang terkena dampak dapat menempati Rusunawa dengan 3 bulannya free, kita ajak warga untuk berhijrah," ujar Nusyirwan Ismail.

Nusyirwan juga mengatakan bahwa, akan segera mengadakan rapat pembahasan untuk ke depannya yang berkomitmen akan membantu warga agar mendapatkan tempat tinggal yang aman.

"Sebelum 3 bulan kita akan rapatkan dulu, apakah ada pergantian lahan atau ada yang lainnya, tapi saya tidak janji," ungkap Nusirwan.

Pantauan pewarta BeritaHUKUM.com di lokasi longsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mendirikan tenda darurat dan tenda komando sebagai pusat informasi tentang bencana tersebut. Sejumlah perlengkapan seperti lampu penerangan dan kelengkapan resque juga disiagakan di lokasi termasuk petugas kesehatan dan juga dari PMI.

Kepala BPBD Samarinda, Endang Liansyah mengatakan sesuai dengan surat pernyataan tanggap darurat bencana tanah longsor, nomor 360/006/BPBD-KS/I//2017, status keadaan darurat bencana berlaku hingga 15 hari, pihaknya telah berjaga dalam menanggapi bencana sejak tanggal 25 Januari dan berakhir tanggal 8 Februari 2017 mendatang.

"Kita akan jaga dan menunggu sampai di evakuasi semua warga untuk keluar dari lokasi sampai tidak ada lagi warga yang bertahan di sini," pungkas Endang.(bh/gaj)


 
Berita Terkait Bencana Alam
 
• Muhammadiyah Layani Lebih dari 800 Ribu Warga dalam Respon Kemanusiaan
 
• Kerugian Akibat Bencana Alam di Tahun 2021 Tembus Rp 1.000 Triliun
 
• Perlu Terobosan Penanganan Dampak Bencana
 
• Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
 
• Muhammadiyah Miliki Peran Besar dalam Mitigasi Bencana
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]