Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Australia
Anthony Albanese Resmi Dilantik Jadi Perdana Menteri Australia
2022-05-23 15:40:58

Perdana Menteri Australia Baru Anthony Albanian.(Foto: Istimewa)
AUSTRALIA, Berita HUKUM - Anthony Albanese menjadi perdana menteri pertama dari Partai Buruh. Meski penghitungan suara masih dilakukan, dia dilantik lebih awal karena harus terbang ke Jepang untuk menghadiri pertemuan kelompok QUAD.

Anthony Albanese dari Partai Buruh dilantik sebagai Perdana Menteri ke-31 Australia pada hari Senin (23/05), setelah mengalahkan koalisi konservatif Scott Morrison.

Albanese, yang akrab disapa Albo, dilantik oleh Gubernur Jenderal David Hurley dalam sebuah upacara di gedung pemerintah di Canberra. Hurley adalah kepala negara perwakilan Ratu Elizabeth II di Australia.

"Saya merasa sangat terhormat untuk melayani (masyarakat) sebagai Perdana Menteri Australia," tulis Albanese di Twitter setelah upacara. "Sebagai Perdana Menteri, saya ingin menyatukan masyarakat dan memimpin pemerintahan yang berani, pekerja keras, dan peduli seperti rakyat Australia. Pekerjaan itu dimulai hari ini."

Albanese dan Menlu Wong akan bertemu dengan Joe Biden
Selain Albanese, anggota kabinet utama juga dilantik yakni Menteri Ketenagakerjaan Richard Marles, Menteri Luar Negeri Penny Wong, Bendahara Negara Jim Chalmers, dan Menteri Keuangan Katy Gallagher.

Albanese dan Wong yang dijadwalkan berangkat ke Tokyo untuk menghadiri pertemuan kelompok Quad pada Selasa (24/05), membuat mereka dilantik lebih awal dari jadwal yang sesungguhnya.

Forum Quad adalah kelompok keamanan strategis yang beranggotakan Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat.

Albanese mengatakan dia berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Minggu (22/05) dan berharap untuk bertemu dengannya bersama Perdana Menteri Jepang dan India pada Selasa (24/5).

"Kunjungan ini sejalan dengan apa yang dilihat pemerintah Albanese sebagai tiga pilar kebijakan luar negeri Australia: aliansi kami dengan Amerika Serikat, keterlibatan kami dengan kawasan, dan dukungan kami untuk forum multilateral," kata PM baru Australia dalam sebuah pernyataan.

Akankah Partai Buruh membentuk pemerintahan mayoritas?
Pada Senin (23/05) pagi, penyiar ABC menyebut Partai Buruh mengantongi 72 kursi di 151 anggota DPR, atau bertambah tujuh kursi dari susunan sebelumnya di majelis rendah parlemen.

Partai Buruh membutuhkan total 76 kursi di DPR untuk bisa membentuk pemerintahan mayoritas. Menurut proyeksi ABC, 12 kursi masih terlalu dekat dengan perolehan sekitar 70 persen suara.

Koalisi kanan-tengah, yang didominasi Partai Liberal mantan Perdana Menteri Scott Morrison, dijadwalkan mendapat 52 kursi, berkurang 16 kursi.

Partai Hijau Australia, yang sebelumnya memiliki satu perwakilan di majelis rendah parlemen, memperoleh dua kursi tambahan. Partai Lingkungan sayap kiri diharapkan mendukung Albanese jika Partai Buruh tidak mencapai mayoritas.

Kandidat independen yang beberapa di antaranya juga bisa mendukung Partai Buruh, juga mendapat skor bagus di sejumlah kursi.

Pengambilan sumpah Albanese yang lebih awal kemungkinan terjadi atas dasar bahwa dia satu-satunya perdana menteri berikutnya yang layak, bahkan jika dia akhirnya harus memimpin sebuah parlemen pemerintah minoritas.

Partai Buruh, Partai Hijau, dan sejumlah kandidat independen mencalonkan diri pada platform yang mengusulkan tindakan lebih keras terhadap perubahan iklim. Albanese mengaku dia ingin mengubah Australia menjadi "negara adidaya energi terbarukan."

Isu perubahan iklim dalam pemilu Australia
Perubahan iklim memainkan peran penting dalam pemungutan suara hari Sabtu (21/05), lantaran para pemilih dilaporkan tidak senang dengan tanggapan pemerintah Morrison terhadap kebakaran dan banjir mematikan yang melanda Australia dalam beberapa tahun terakhir.

Partai Buruh dan Liberal bersaing terbuka atas perubahan iklim sejak 2007 dan beberapa pemerintah telah digulingkan dalam konflik tersebut. Namun, dalam pidato kemenangannya, Albanese berjanji untuk "mengubah cara politik beroperasi."

"Bersama-sama kita bisa mengakhiri perang iklim," kata Albanese.

rw/ha (AFP, dpa, Reuters, AP/MW/bh/sya)


 
Berita Terkait Australia
 
Anthony Albanese Resmi Dilantik Jadi Perdana Menteri Australia
 
Scott Morrison Jadi Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull Dilengserkan
 
Suhu Australia Tembus 50 Derajat Celsius 'Dalam Beberapa Dekade'
 
Angkatan Laut Australia Hentikan Kapal Penuh Senjata Api
 
Apa yang Membuat PM Australia Tony Abbott Dilengserkan?
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mengapa Dulu Saya Bela Jokowi Lalu Mengkritisi?
5 Oknum Anggota Polri Ditangkap di Depok, Diduga Konsumsi Sabu
Mardani: Hak Angket Pemilu 2024 Bakal Bikin Rezim Tak Bisa Tidur
Hasto Ungkap Pertimbangan PDIP untuk Ajukan Hak Angket
Beredar 'Bocoran' Putusan Pilpres di Medsos, MK: Bukan dari Kami
Pengemudi Mobil Plat TNI Palsu Cekcok dengan Pengendara Lain Jadi Tersangka Pasal 263 KUHP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mengapa Dulu Saya Bela Jokowi Lalu Mengkritisi?
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]