JAKARTA, Berita HUKUM - Ada temuan baru dari Timwas Century DPR. Nama Menteri Perdagangan Gita Wirjawan disebut menerima aliran dana dari uang yang berputar di kasus tersebut.
Anggota Timwas Century dari Fraksi PDIP Hendrawan Pratikno menyebut adanya perubahan data dari PT Ghara Nusa Utama yang sebagian sahamnya dimiliki oleh PT Ancora Land dan PT Uni Menara Komunikasi yang merupakan perusahaan milik Gita Wirjawan. Perubahan itu berindikasi adanya aliran dana Century ke perusahaan tersebut.
"Kan sudah ada hitam diatas putih. Gita tak bisa mengelak lagi berdasarkan akta notaris tersebut dan bisa diseret ke penegak hukum," kata Hendrawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12).
Hendrawan mengatakan, dugaan keterlibatan Gita dalam kasus Bank Century sangat jelas dan terang. Hal itu bisa dilihat dari surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mengenai data PT Graha Nusa Utama yang sahamnya dimiliki oleh Gita.
Atas temuan tersebut, Timwas Century yang masa kerjanya baru saja diperpanjang setahun, akan memanggil Gita Wirjawan untuk dimintai keterangan. Pemanggilan akan dilakukan setelah reses.
"Kami akan tindaklanjuti dan mengangendakan pemanggilan Gita Wirjawan pada masa sidang berikutnya," imbuhnya.
Sementara, disisi lain anggota Tim Pengawas Bank Century, Bambang Soesatyo juga mendesak kepada para penegak hukum untuk menuntaskan kasus dugaan pencucian uang tersebut.
"Untuk itu kita mendesak kepada penegak hukum agar segera menuntaskan kasus dugaan pencucian uang yang diduga terkait dengan aliran dana PT Antaboga Delta Securitas Indonesia yang berasal dari Bank Century ke berbagai pihak, termasuk PT GNU," ujarnya.
Anggota DPR RI lainnya, Lily Chadidjah Wahid menambahkan, adanya PT GNU di Bank Century perlu diperiksa dan menjadi prioritas bagi penegak hukum.
"Dugaan keterlibatan PT GNU yang pemegang sahamnya adalah PT Ancora Land dan PT Uni Menara Komunikasi harus dikuak, ditelusuri, penemuan dugaan keterlibatan PT Ancora tak bisa dianggap enteng karena siapapun yang nikmati uang ini, termasuk pemilik PT ini, yang orang dekat presiden SBY justru diprioritaskan untuk diperiksa oleh penegak hukum," kata Lili Wahid.(dbs/bhc/opn) |
