Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
DPRK
Anggota DPRK Aceh Timur Bilang Aceh Aman untuk Berinvestasi
Tuesday 18 Jun 2013 20:47:17

Fadhil Muhammad, Wakil Ketua Komisi A DPRK Aceh Timur.(Foto: BeritaHUKUM.com/sul)
ACEH, Berita HUKUM - Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan kepemimpinan Bupati Hasballah bin M. Thaib atau yang akrab disapa Roki, telah melakukan terobosan yang sangat baik dengan mendatangkan investor baik lokal maupun dari luar Aceh termasuk dari Korea untuk berinvestasi di Aceh Timur.

Dengan kehadiran para investor tersebut Pemerintah Aceh Timur, berupaya untuk mendorong mereka membuka lapangan kerja dan bisa membuat program-program pembangunan yang pro rakyat. Usaha-usaha untuk memajukan Aceh Timur ini patut mendapatkan apresiasi dan dukungan dari seluruh masyarakat.

Demikian ujar Fadhil Muhammad, Wakil Ketua Komisi A DPRK Aceh Timur kepada wartawan disela-sela waktu luangnya ketika bersosialisasi dengan masyarakat di Gampong Titi Baro, Idi Rayeuk, Selasa (18/6).

Menurutnya, program yang telah dibuat oleh Pemerintah Aceh Timur seyogyanya juga berkordinasi dengan legislatif. Karena pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendiri. Sedangkan mengenai kinerja SKPD, buka komunikasinya dengan legislatif karena semuanya saling berhubungan. Ketika program pemerintah daerah tidak berjalan semestinya, bukan hanya pemerintah yang merasakan, legislatif sama juga merasakan sehingga harus ada kerjasama yang baik untuk mencari solusinya.

Karena di dewan juga ada badan pengawasan dan badan budgeting yang semuanya perlu kordinasi. "Selagi program tersebut untuk kemajuan daerah dan ada kordinasi serta komunikasi yang baik, kita akan dukung secara total," katanya.

Kemudian, katanya lagi, dengan program kerja 100 hari Bupati Aceh Timur, pada dasarnya legislatif mendukung sepenuhnya program tersebut terutama pembangunan jalan, jembatan dan normalisasi. Karena ketiga program kerja itu sangat dibutuhkan masyarakat banyak dan manfaatnya langsung dapat dinikmati oleh masyarakat untuk percepatan ekonomi rakyat.

APBK 2013 untuk program kerja 100 hari jilid II Bupati Aceh Timur sudah disahkan, kelanjutan ini harus tepat sasaran. Karena disamping pengadaan alat berat juga ada pengadaan material. Dengan demikian Bupati diharapkan bisa memberi keadilan di semua wilayah Aceh Timur, jangan menumpuk disatu wilayah saja yang dikhawatirkan akan menimbulkan kekecewaan dan krisis kepercayaan masyarakat, terang Fadhil yang juga sebagai Sekretaris Fraksi Partai Aceh ini.

Lanjutnya, ini harus segera dilaksanakan jangan sampai menunggu musim hujan karena akan mengurangi efektifitas kerja nantinya. Ia juga berharap agar Bupati bisa memilih lokasi yang krusial dan merupakan skala prioritas untuk ditangani. Jika ada yang bisa dikerjakan di tahun 2014 agar ditunda dulu dan pilih lokasi yang penting untuk rakyat.

"Kita juga berikan apresiasi dengan keberanian Bupati Aceh Timur untuk menjadi Tuan Rumah PORA, mengingat kondisi Aceh Timur yang minim sarana dan prasarana olahraganya," sambungnya.

Ini tantangan cukup besar, diharapkan ada kerjasama yang erat antara lembaga eksekutif dan legislatif. Karena kita juga sudah mengambil langkah dengan penuh keberanian seperti yang diharapkan masyarakat. Legislatif tidak ada kata-kata mundur, kita lanjutkan terus untuk mendukung PORA. Buktinya, mereka sudah menjadi ketua di masing-masing cabang olahraga (CABOR).

"Kita akan tetap mempertahankan marwah Aceh Timur agar menjadi kebanggaan masyarakat Aceh secara keseluruhan," tegasnya yang kini juga menjabat sebagai Ketua Forki Aceh Timur.

Kemudian mengenai adanya kasus penculikan WNA dan kasus penembakan sopir intercooler, kejadian itu merupakan kasus kriminal jadi jangan dikait-kaitkan dengan konflik masa lalu. Diharapkan para investor jangan terganggu dan khawatir dengan situasi keamanan di Aceh Timur. Semuanya sudah menjadi tanggungjawab aparat kepolisian, semuanya teratasi dan kita yakinkan bahwa Aceh Timur aman untuk berinvestasi.

"Setelah perdamaian, keamanan sudah menjadi tanggung jawab polisi. Dan kriminal bukan hanya ada di Aceh justru di daerah lain lebih parah, namun demikian kita juga berharap pemerintah juga bisa memahami ini sehingga para investor yakin bahwa Aceh Timur aman untuk investasi," harapnya.(bhc/sul)


 
Berita Terkait DPRK
 
• Ismail A Jalil Terpilih sebagai Ketua DPRK Aceh Utara
 
• PN Lhoksukon Lantik 45 Anggota DPRK Aceh Utara yang Baru
 
• Anggaran Pelantikan Anggota DPRK Aceh Timur 2014-2019 Terselubung
 
• DPRK Aceh Utara Bahas KUPA dan PPAS-P
 
• Cek Mad: Kapasitas Fiskal di Aceh Utara Beberapa Tahun Terakhir Fluktuatif
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]