Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Samarinda
Anggota DPR dan DPD RI Asal Kaltim Sepakat Dukung Otsus
Tuesday 27 Jan 2015 07:46:41

Ilustrasi. Kalimantan Timur Lambang Semboyan: Ruhui Rahayu. Dan Peta lokasi Kalimantan Timur.(Foto: wikipedia)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Delapan orang anggota DPR dan DPD RI asal Kalimantan Timur (Kaltim) dengan suara bulat dan menyepakati serta mendukung sepenuhnya gerahkan rakyat Kaltim dalam menyuarakan terbentuknya daerah otonomi khusus (Otsus), hal tersebut diungkapkan Hadi Mulyadi, ketika menjadi salah satu narasumber dalam program Aspirasi Merah Putih (AMP) melalui siaran Pro 3 RRI Pusat, Sabtu (24/1) dini hari.

Menurut anggota DPRD asal Kaltim dari Partai PKS, Hadi Mulyadi bahwa dirinya dan anggota DPRD dan DPD RI asal Kaltim sudah melakukan pertemuan dan semua sepakat untuk mendukung sepenuhnya perjuangan masyarakat Kaltim agar terbentuknya daerah otonomi khusus (Otsus), yang tentunya harus dilakukan dengan secara totalitas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat Kaltim.

“Dari DPR dan DPD sudah melakukan pertemuan dan semua sepakat mendukung. Termasuk sudah saya sampaikan ke Ketua Fraksi (Fraksi PKS,Red) dan dipastikan juga bakal mendukung perjuangan kita,” ucap Hadi Mulyadi. Hadi Mulyadi juga mengatakan bahwa, sekalipun dari sisi jumlah perwakilan Kaltim dipusat hanya delapan orang, namun ia mengaku yakin dengan komitmen kuat mampu meyakinkan 560 anggota DPR RI yang bercokol di Senayan.

Sedangkan terkait gerakan yang sudah dilakukan, Hadi mengaku belum bergerak karena masih menunggu naskah akademik yang disusun tim independen dan merupakan gambaran dasar perjuangan masyarakat Kaltim.

“Yang jelas apa yang disuarakan masyarakat Kaltim memang secara hitungan yang diformulasikan pusat tidak berkeadilan. Apalagi tahun 2015 Kaltim tidak kebagian DAU (dana alokasi umum) dan dan DAK (dana alokasi khusus). Ini melecehkan wibawa Kaltim. Makanya kita ingin tau perhitungannya seperti apa, kenapa bisa tidak dapat,” tegas Hadi Mulyadi menambahkan.

Dekan Fakultas Hukum Unmul Samarinda, Ipan Zairani Lisi mengatakan, naskah akademik yang disusun para tim intinya ingin menggambarkan apa yang diinginkan masyarakat dan merupakan aspirasi masyarakat Kaltim.

Tidak hanya melihat kemampuan daerah, Ipan juga mengatakan bahwa kerusakan yang ditimbulkan akibat pengelolaan SDA yang dilakukan secara besar-besaran juga disampaikan, palagi Kaltim adalah paruparu dunia, kalau semua hutan dibabat dan lahan digali paruparu dunia tidak akan ada lagi, pungkas Ipan.(bhc/gaj)


 
Berita Terkait Samarinda
 
• AORDA Kaltim Usulkan Daerah Khusus Istimewa Kutai Raya Menjadi Ibu Kota Negara
 
• Abdullah Bantah Proyek Gudang Arsip yang Diduga Fiktip di Kantor Dikdukcapil Samarinda
 
• Makmur Ajak Masyarakat Beri Pengabdian Terbaik Bagi 'Benua Etam'
 
• Pendapatan Daerah Sektor Pajak Menjanjikan dan Harus Digali dengan Optimal
 
• Puji Setyowati: Masyarakat Samarinda Dihimbau Bijak Gunakan Panggilan Darurat 112
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]