Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Jiwasraya
Anggota DPR Usulkan Segera Bentuk Pansus Jiwasraya
2020-02-04 19:19:54

Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri.(Foto: Andri)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Sakinah Aljufri menyampaikan gagasan perlunya DPR RI untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Gagasan tersebut disampaikan Sakinah dalam interupsi pada Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2)

"Kami berharap pimpinan sidang terhormat memberikan perhatian kepada rakyat, bangsa, dan negara ini dengan membentuk Pansus Jiwasraya," ujar Sakinah pada Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin.

Dalam interupsinya, ia mengingatkan, di ruang yang sama ketika Rapat Paripurna periode terdahulu pernah tercetus gagasan pembentukan Pansus Hak Angket Bank Century. Selanjutnya, seperti diketahui bersama, pada akhirnya gagasan pembentukan Pansus Hak Angket Bank Century disepakati pembentukannya oleh 503 Anggota DPR RI dari 9 Fraksi yang hadir saat itu.

"Waktu itu sepakat untuk membuat Pansus Century akibat skandal Bank Century sebesar Rp 7,4 triliun," tutur politisi Fraksi PKS itu.

Menurut Sakinah, saat ini seakan terjadi perbedaan dalam menyikapi kasus yang hampir sama yaitu gagal bayar perusahaan asuransi pelat merah PT Asuransi Jiwasraya dengan nilainya mencapai Rp 13,7 triliun." Untuk itu, kalau melihat dengan dana sebesar itu, tentunya harus ada gaung lebih besar, ada harapan yang lebih besar. Seharusnya DPR RI mengambil sikap secara keseluruhan," tandas legislator dapil Sulawesi Tengah (Sulteng) itu.

Menyikapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang memimpin jalannya Rapat Paripurna menyampaikan, Pimpinan DPR RI menyerahkan pembentukan Pansus Jiwasraya sesuai kepada mekanisme dan aturan yang berlaku dalam tata tertib. "Silahkan Bapak, Ibu, khususnya Ibu Sakinah untuk mengajukan dan menelurkan suatu Pansus melalui mekanisme dan tata tertib," pungkasnya.(pun/es/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Jiwasraya
 
• Imbas Rp 50 M Belum Kembali, Puluhan Nasabah Jiwasraya Gugat Kembali ke PN Jakpus
 
• 16 Kendaraan Mewah Hasil Rampasan Negara dari Perkara Jiwasraya Resmi Dilelang
 
• BPUI Harus Transparan Atasi Kasus Jiwasraya
 
• Pledoi: Ada Konspirasi Berdasarkan Asumsi untuk Menjerat Benny Tjokro dalam Perkara Jiwasraya
 
• Jaksa Tuntut Beni Tjokro Seumur Hidup. Penasehat Hukum: Tuntutan Jaksa Hanya Asumsi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]