Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pertanian
Anggota DPR Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipangkas
2021-01-27 02:13:06

Ilustrasi. Petani Desa Sembalun yang berada dibawah kaki Gunung Rinjani.(Foto: @agielsaputraa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR Hermanto mengatakan refocusing dan realokasi anggaran pada masa pandemi Covid-19 tidak harus dengan melakukan pemotongan anggaran pada sektor pertanian. Ia mengingatkan, saat pandemi ini ada kenaikan harga sejumlah bahan pangan, sehingga tidak tepat bila dilakukan pemotongan anggaran sektor pertanian.

"Pemotongan tersebut akan berdampak luas pada pembangunan sektor pertanian, target stok pangan nasional, swasembada pangan dan nilai tukar petani," kata Hermanto dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Selasa (26/1).

Hermanto mendesak pemerintah agar membuat strategi alternatif mencari sumber pendanaan untuk mengatasi keterbatasan anggaran. "Sumber dana alternatif itu misalnya berasal dari dana yang mengendap di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan di Badan Layanan Umum (BLU) atau dana lain yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan," ujarnya.

Pembangunan sektor pertanian, menurut politikus Fraksi PKS ini, sangat strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan serta meminimalkan importasi pangan. Bahkan seharusnya anggaran sektor pertanian ditambah sebagai upaya untuk memperkuat imunitas masyarakat menghadapi pandemi Covid-19.

"Pembangunan sektor pertanian sangat strategis agar mewujudkan ketahan pangan dan kedaulatannya, seharusnya anggarannya bisa ditambah tentunya juga untuk memperkuat imunitas masyarakat ditengah pandemi," pungkas legislator dapil Sumatera Barat I itu.(tn/es/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pertanian
 
Anggota DPR Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipangkas
 
Peduli Pertanian, Maphilinda Syahrial Oesman Dorong Daerah Lain Ikuti Langkah Mura
 
Legislator Imbau Pemerintah Cegah Arus Impor Pertanian
 
37 PPL Pertanian Tuntut BKDPSDM Kaur Keluarkan Verifikasi Sarat Tes P3K
 
Sandi Mendengar Cerita Agus Zamroni dan Janji Manis Pemerintah Joko Widodo
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]