Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pertanian
Anggota DPR Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipangkas
2021-01-27 02:13:06

Ilustrasi. Petani Desa Sembalun yang berada dibawah kaki Gunung Rinjani.(Foto: @agielsaputraa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR Hermanto mengatakan refocusing dan realokasi anggaran pada masa pandemi Covid-19 tidak harus dengan melakukan pemotongan anggaran pada sektor pertanian. Ia mengingatkan, saat pandemi ini ada kenaikan harga sejumlah bahan pangan, sehingga tidak tepat bila dilakukan pemotongan anggaran sektor pertanian.

"Pemotongan tersebut akan berdampak luas pada pembangunan sektor pertanian, target stok pangan nasional, swasembada pangan dan nilai tukar petani," kata Hermanto dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Selasa (26/1).

Hermanto mendesak pemerintah agar membuat strategi alternatif mencari sumber pendanaan untuk mengatasi keterbatasan anggaran. "Sumber dana alternatif itu misalnya berasal dari dana yang mengendap di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan di Badan Layanan Umum (BLU) atau dana lain yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan," ujarnya.

Pembangunan sektor pertanian, menurut politikus Fraksi PKS ini, sangat strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan serta meminimalkan importasi pangan. Bahkan seharusnya anggaran sektor pertanian ditambah sebagai upaya untuk memperkuat imunitas masyarakat menghadapi pandemi Covid-19.

"Pembangunan sektor pertanian sangat strategis agar mewujudkan ketahan pangan dan kedaulatannya, seharusnya anggarannya bisa ditambah tentunya juga untuk memperkuat imunitas masyarakat ditengah pandemi," pungkas legislator dapil Sumatera Barat I itu.(tn/es/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pertanian
 
• Anggota DPR Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipangkas
 
• Peduli Pertanian, Maphilinda Syahrial Oesman Dorong Daerah Lain Ikuti Langkah Mura
 
• Legislator Imbau Pemerintah Cegah Arus Impor Pertanian
 
• 37 PPL Pertanian Tuntut BKDPSDM Kaur Keluarkan Verifikasi Sarat Tes P3K
 
• Sandi Mendengar Cerita Agus Zamroni dan Janji Manis Pemerintah Joko Widodo
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]