Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DBD
Anggota DPD RI Minta Dinkes Pemrov DKI Jakarta Cegah DBD
2016-02-12 17:35:34

Ilustrasi. Salah satu pasien penderita DBD yang sudah menjalani perawatan selama seminggu di RSUD Koja Jakarta Utara.(Foto: BH/hsn)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dinas Kesehatan Pemrov DKI Jakarta diminta focus melakukan pencegahan penularan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di seluruh sekolah-sekolah. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI), Fahira Idris, Jumat (12/2).

"Anak-anak sangat rentan dengan penyakit DBD. Hampir setiap hari. Saya minta Dinkes focus ke semua sekolah-sekolah di Jakarta. Kita berharap DBD di Jakarta jangan sampai memakan banyak korban dan jangan sampai terjadi KLB. Pemprov harus serius, sama seriusnya dengan mengurus banjir," ungkapnya.

Menurut Fahira, pencegahan DBD bukan hanya tugas Pemprov DKI, tetapi seluruh warga, namun Pemprov adalah aktor utama penangan DBD. Ini karena dari tiga poin penting pencegahan DBD mulai dari pengobatan penderita DBD, pemberantasan nyamuk, hingga program 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur), peran Dinkes sangat signifikan.

"Bagi penderita agar tidak menular, harus mendapatkan pengobatan dan penanganan yang baik dan benar, termasuk diisolasi dan ini domainnya ada di Dinkes dan Rumah Sakit. Membunuh nyamuk yang efektif lewat pengasapan juga domainnya Dinkes. Hanya 3M yang yang peran masyarakat signfikan, itu juga harus ada kampanye dari Dinkes," jelas Wakil Ketua Komite III DPD RI bidang kesehatan.

Senator Perempuan yang berlatar belakang Pengusaha dan pegiat Aktivis Sosial ini juga mengingatkan, selama musim hujan dimana biasa DBD mewabah, Pemprov DKI harus memastikan tidak ada pasien DBD yang ditolak oleh rumah sakit karena ruang perawatan penuh atau alasan teknis lainnya. Selain itu, stok darah juga harus dijamin ketersediaanya.

"Jangan sampai ada pasien DBD yang ditolak. Stok darah yang biasanya pada Januari dan Februari menipis harus dicari solusinya agar terus ada. Pencegahan DBD ini sama pentingnya dengan pencegahan banjir selama musim hujan. Jadi Pemprov Jakarta harus bisa fokus menangani DBD," tegasnya.

Dari data Dinas Kesehatan Pemrov DKI Jakarta saat ini, tercatat 611 pasien penderita DBD dirawat di rumah sakit di seluruh Jakarta, diantaranya 40 pasien dari kalangan siswa.

Sebelumnya sempat diberitakan sebanyak 23 penderita DBD menjalani perawatan di RSUD Koja Jakarta Utara. Diantaranya 12 remaja dan 11 anak-anak.(bh/hsn)


 
Berita Terkait DBD
 
• Ditemukan Nyamuk DBD di 4 Rumah di Kelurahan Sukapura, Cilincing Jakut
 
• Anggota DPD RI Minta Dinkes Pemrov DKI Jakarta Cegah DBD
 
• Penderita DBD Meningkat, 23 Pasien Dirawat
 
• 20 Desa di Aceh Utara Rawan Terserang DBD
 
• Pasien DBD di DKI Capai 668 Orang
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]