JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, meminta DPR dan Pemerintah tidak gonta-ganti dokumen RUU Cipta Kerja.
Mulyanto menegaskan, berdasarkan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib pasal 163 huruf c dan huruf e diatur ketentuan, bahwa pada saat pengambilan keputusan Tingkat I, dilakukan pembacaan serta penandatanganan naskah RUU.
"Begitu yang saya pahami, sehingga tidak diperbolehkan adanya perubahan redaksional apalagi substansial terhadap RUU yang sudah disahkan melalui pembacaan dan penandatanganan naskah RUU tersebut," tutur Mulyanto, Selasa (20/10).
Bukan hanya gonta-ganti dokumen, Mulyanto juga menjelaskan sejak disahkan sampai dengan penyerahan dokumen resmi kepada Presiden di tingkat DPR, terjadi koreksi di tingkat Pemerintahan berdasarkan recall tanggal 16 Oktober 2020.
"Publik berhak tahu terkait hal ini agar memperoleh kepastian, bahwa memang benar dokumen resmi 812 halaman yang berifat final tersebut sudah sesuai dengan hasil akhir Panja Cipta Kerja. Tidak ada penambahan maupun pengurangan pasal atau ayat dalam dokumen final tersebut," ujar Mulyanto.
Mulyanto menambahkan, apabila terjadi penambahan ataupun pengurangan pasal atau ayat dalam UU Cipta Kerja, maka telah terjadi pelecehan terhadap lembaga legislatif.(pks/bh/sya) |
