Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilbup & Pilkot
Anggaran Pemilukada Bekasi Rp. 26 Miliar


Logo KPU (Foto: Ist)
BEKASI (BeritaHUKUM.com) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Bekasi, Tb Hendy Irawan menyatakan, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Bekasi yang dijadwalkan pada tanggal 16 Desember 2012, menganggarkan dana sebesar Rp26 miliar yang diambilkan dari APBD tahun 2012.

Dana tersebut, dialokasikan untuk semua hal yang berkaitan dengan proses Pemilukada."Yang paling besar adalah alokasi untuk honor dan operasional penyelenggara, yang jumlahnya 7 orang untuk tiap-tiap TPS. Totalnya ada 4 ribuan TPS," ujarnya saat ditemui wartawan di KPU Bekasi,Senin (30/4).

Hendry menambahkan, besaran anggaran tersebut untuk mebiayai proses Pemilukada satu putaran saja. Sebagaimana yang diperkirakan pihaknya."Nanti Pemilukada, cukup untuk satu putaran, termasuk apabila pemilihan harus diulang karena ada kecurangan," tambahnya.

Jika hal itu meleset, pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi. Seperti mengajukan perubahan anggaran dari dana APBD Perubahan, sebesar Rp13 miliar.

"Pengajuannya akan kami buat di bulan Agustus, ketika sudah masuk jadwal pendaftaran calon. Kalau ternyata dananya tidak terpakai, ya akan kami kembalikan ke kas daerah untuk jadi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran. Red)" tambahnya.

Tahapan Pemilukada Kota Bekasi sendiri baru akan dimulai pada 20 Mei 2012. Pada hari itu, KPU Kota Bekasi akan melakukan rapat pleno untuk menetapkan tanggal 16 Desember 2012, sebagai waktu pemilihan.

Jika Pemilukada harus dilalui dengan dua putaran, maka waktunya akan berbarengan dengan Pemilihan Gubernur Jawa Barat. "Sekitar bulan Februari 2013. Pasti ada kesulitan secara teknis, tapi bagusnya adalah masyarakat bisa efisien, datang sekali ke TPS untuk Pemilihan Walikota dan Gubernur," imbuh Hendy.

Sejauh ini KPU Kota Bekasi, bekerjasama dengan beberapa LSM dan Ormas, terus gencar melakukan sosialisasi. Harapannya angka golput bisa menurun dibandingkan Pilkada 2008 silam.

"Pilkada 2008 dari 1,6 juta hak pilih, warga yang memberikan suaranya 65,06 persen. Pemilu Legislatif pada 2009, 67,76 persen. Sedangkan Pilpres 2009, 75, 04 persen. Kita harapkan pada Pemilukada besok, angka golput bisa ditekan se minim mungkin," kata Hendy.

Untuk Pemilukada Kota Bekasi 2012, angka pemilih sementara berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ada 1,9 juta jiwa. "Itu baru angka kasar, nanti akan diverifikasi dan baru akan ditetapkan pada Oktober 2012 menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)," katanya.

Terkait dengan kemungkinan adanya mobilisasi massa jelang Pemilukada Kota Bekasi, Hendy meminta aparat Kelurahan dan Kecamatan bisa berhati-hati ketika mendata masyarakatnya.

Terutama di daerah perbatasan, seperti Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Barat, Mustikajaya, Bantargebang dan Jatisampurna. Karena kemungkinan mobilisasi massa bisa saja terjadi (vnc/biz).


 
Berita Terkait Pilbup & Pilkot
 
KPU Bandung Minta Cawalkot Parpol dan Independen Segera Show
 
Warga Kota Bekasi Memilih Walikota
 
Pilkada Kota Gorontalo Dikhawatirkan Rawan Konflik
 
Warga Kabupaten Tangerang Gunakan Hak Pilihnya
 
2 Pasangan Balon Mendaftar di KPU
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
KPK Tangkap 1.880 Pelaku Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Akademikus kritik narasi optimisme pemerintah: Jauh dari realitas, minim empati
Batal jadi ibu kota, CBA desak Kejagung usut proyek IKN yang habiskan anggaran Rp75,8 triliun
Untitled Document

  Berita Utama >
   
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Aliansi PHPI Sorot Kinerja Polda Metro, Proses Hukum Kasus Pelecehan Seksual 3 Wanita Tak Kunjung Tuntas
Polri Amankan 321 WNA Operator Judi Online Scam Jaringan Internasional di Kawasan Hayam Wuruk
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]