Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
BKPM
Anggaran BKPM 2014 Capai Rp 609 Miliar
Monday 09 Sep 2013 13:47:37

Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto (F-PG).(Foto: iwan armanias/parle)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pagu Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk tahun anggaran 2014 mencapai Rp 609.101.990.000. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (9/9).

Pengajuan pagu anggaran BKPM tersebut merupkan bagian dari pembahasan RUU APBN 2014 yang akan disusun oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR. Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto (F-PG) saat memimpin rapat mengatakan, pagu anggaran tersebut nantinya akan diajukan ke Banggar secara tertulis untuk disinkronisasi.

Hadir mendampingi Airlangga, Aria Bima (F-PDI Perjuangan) Wakil Ketua Komisi VI. Rapat dihadiri langsung Kepala BKPM Chatib Basri. Sementara itu, Anggota Komisi VI Ferrari Roemawi (F-PD), usai rapat mengatakan, anggaran BKPM akan dibahas secara lebih rinci dalam POKJA Komis VI.

Ketika ditanya apakah pagu anggaran BKPM itu realistis, Ferrari menjawab, “Kalau secara umum dari awal kita lihat cukup realistis. Bagaimana keputusannya, saya pikir perlu kita perdalam lagi. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian, realisasi investasi, dan sebagainya, masih akan kita lihat. Dan koreksi terhadap anggaran dimungkinkan.”

Sementara itu Kepala BKPM Chatib Basri dalam rapat tersebut menjelaskan, program dan kegiatan BKPM sesuai anggaran 2014 yang diajukan meliputi, pengembangan sistem pelayanan informasi secara elektronik, pengelolaan data dan informasi penanaman modal, pengembangan SDM dan peningkatan pelayanan hukum penanaman modal.(mh/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait BKPM
 
• Investor Tinggal Duduk Manis, BKPM Siapkan Pendamping Investor
 
• Izin Investasi 3 Jam, BKPM Siap, Investor Juga Harus Siap
 
• BKPM: ‘Geliat 100 Proyek Investasi’
 
• Serah Terima Pendelegasian Wewenang Perizinan Sektor ESDM ke PTSP Pusat di BKPM
 
• BKPM Lakukan Pembatalan 6.351 Ijin Prinsip PMA
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]