Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Mahkamah Konstitusi
Aneh 134 BUMN Ajukan Judicial Review ke MK, Menolak Audit Keuangan BPK
Saturday 07 Sep 2013 17:03:17

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD merasa terkejut mengetahui ada gugatan Judicial Review terkait UU tentang aturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Mahkamah Konstitusi (MK), dimana menurut Mahfud suatu keanehan dan tidak wajar jika BUMN tidak ingin keuangannya di audit oleh lembaga negara seperti BPK.

"Ini sangat aneh yang mempelopori Judicial Review ini, dari Biro Hukum BUMN. Biro Hukum itu kan masih di bawah pemerintah juga. Jika pemerintah ingin merubah UU, melalui Legislatif Review, bukan melalui Judicial Review, dengan itu saya melalui KAHMI akan masuk dan melawan keanehan itu semua," ujar Mahfud di depan Gedung KAHMI Center Jakarta Selatan, Sabtu (7/9).

Ditambahkan Mahfud kembali, hanya ada dua kemungkinan mereka berani mengajukan Judicial Review ke MK, mereka nyelonong dari atasan mereka atau mereka di suruh atasan mereka, dan ini akan kami lawan.

Sebelumnya Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK) Hasan Bisri, menyampaikan dalam talkshow di KAHMI Center Jakarta Selatan, bahwa saat ini tengah ada Judicial Review dari sebuah LSM, yang di ketuai oleh Kepala Biro Hukum salah satu BUMN.

"Mereka mungkin tidak ingin di audit keuangannya oleh lembaga negara, jika di kabulkan (MK), BUMN tidak bisa di audit BPK lagi, bagaimana bisa seorang Kepala Biro Hukum yang notabene masih di bawah pemerintah, malah berani menggugat keputusan pemerintah, ini sama saja jeruk, mau makan jeruk," ujar Hasan Bisri.

Hasan Bisri juga menyampaikan, bahwa BUMN memiliki total aset hingga seluruh BUMN mencapai Rp 3.522 triliun dan mungkin saja ini untuk agenda 2014.(bhc/put)


 
Berita Terkait Mahkamah Konstitusi
 
• Massa Aksi KaPK Datangi PTUN Jakarta, Minta Anwar Usman Tidak Didzalimi
 
• MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi
 
• Sekjen MK Kupas Tuntas Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
 
• Paripurna DPR RI Setujui RUU MK Menjadi Undang-Undang
 
• Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]