Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Diskusi
Andrinof Chaniago: 200 PDAM di Indonesia Miliki Utang 6 Triliun
Monday 08 Apr 2013 17:30:09

Andrinof Chaniago, pengamat politik dan Dosen UI.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Andrinof Chaniago, pengamat politik dan Dosen Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan bahwa kasus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jakarta tidak dibenahi oleh Pemerintah Asing, maka keputusannya Pemerintah DKI akan membeli kembali perusahaan air minum, dan kembali dibeli sahamnya untuk ke masyarakat DKI. Hal ini diungkapkannya dalam diskusi publik bertema "Jokowi Melawan Asing", Senin (8/4).

"Total 200 PDAM seluruh Indonesia saat ini sudah memiliki utang sebesar 6 trilun, kita lihat kualitas dari PDAM tidak ada peningkatan, namun utang setiap tahun semakin meningkat," ujar Andrinof di Dapur Selera Tebet Jakarta Selatan.

Apakah benar pinjaman lunak dan aturan kontrak asing itu sangat merugikan masyarakat?

Ditambahkannya, contoh Jalan tol tidak ditambah, namun duit masuk dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 8 triliun tidak pernah masuk kas.

"Dimana seharusnya pajak itu digunakan untuk pembangunan jalan tol agar tidak macet, namun uang pajak digunakan untuk kepentingan lain dan ada yang dikorup," tambah Andrinof.

Buat apa kita harus buat ruas jalan Tol baru, kalau 4 ruas jalan tol sudah pasti akan ditolak pemerintah DKI, tinggal 2 ruas jalan tol lagi belum dapat dipastikan akan dibangun berguna apa tidak lagi dalam pembahasan.

Dan ini merupakan akal-akalan terselubung dari pihak asing selama ini. Saya rasa intinya bagaimana kita dapat menjalankan momentum ini, dan benar projek bangunan serta teknik dari pinjaman luar negeri sebagian besar tidak diperlukan.

Bahwa bantuan luar negeri itu, malah menurunkan pertumbuhan ekonomi, dan tidak ada bantahan dari para pakar ekonom kita, sementara tidak ada peningkatan pelayanan dari projek bantuan asing, dan lihat saja kualitas pelayanan dari Palyja tidak ada pertambahan pelayanan air minum DKI, dimana pihak asing itu hanya akan melakukan pembodohan dan karena ada yang mau dibodoh-bodohi," pungkas Andrinof.(bhc/put)


 
Berita Terkait Diskusi
 
• Menimbang Urgensi Antara: Pansus Pelindo II, Pansus Asap Pembakaran Hutan, Pansus Perampokan Kekayaan Alam oleh Asing (Freeport, Newmont, dll)
 
• 'Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Evaluasi Bidang Politik Hukum dan Ekonomi'
 
• Diskusi Forwat PHK, Tekankan Perlunya Efek Jera
 
• Busyro Muqoddas: Misi KPK Misi Kenabian
 
• Gayus Lumbuun: UU TPPU Layaknya Tempelan Semata
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]