JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) merasa prihatin atas kondisi yang terjadi pada manajemen PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Namun, Amphuri menilai, kurang tepat apabila First Travel berusaha mencari 'kambing hitam' atas kegagalan mereka memenuhi janji kepada jamaahnya.
"Karena selama ini setiap perusahaan yang sedang mengalami masalah selalu mencoba untuk melakukan perbaikan internal manajemen mereka," ujar Sekretaris Jenderal Amphuri Firman M Nur kepada Republika.co.id, Minggu (23/4).
Perusahaan juga dapat meminta pendampingan dari asosiasi yang berafiliasi kepada perusahaan tersebut untuk dapat kembali kepada performa pelayanan terbaik kepada jamaahnya.
Firman menyebut, First Travel bukanlah anggota Amphuri ?sehingga Amphuri tidak dapat melayani kebutuhan First Travel. Sebagai asosiasi yang membawahi 231 anggota, Amphuri selalu berkomitmen melakukan edukasi dan pembinaan kepada seluruh anggota agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaahnya serta dapat melakukan usaha bisnis sesuai ketentuan standard pelayanan dari Kementerian Agama.
"(Amphuri) juga membantu jika ada anggota yang memerlukan konsultasi dalam menghadapi masalahnya untuk mendapatkan solusi terbaik," ujar Firman.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada Kamis (20/4) sejumlah calon jamaah umrah mendatangi kantor First Travel di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Pasalnya jadwal keberangkatan ke Tanah Suci tidak kunjung jelas, padahal mereka sudah melunasi pembayaran sejak tahun lalu. Pihak First Travel sendiri menyebut bahwa problem itu terjadi karena kerasnya persaingan bisnis umrah di Tanah Air. First Travel mengklaim telah diboikot oleh empat asosiasi penyelenggara haji dan umrah Indonesia sehingga kesulitan mengurus visa dan paspor umrah. Alhasil keberangkatan jamaah umrah pun tesendat.(Agus/republika/bh/sya) |
