Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Demo Didepan Istana Negara
Aliansi TKI Unjuk Rasa Menagih Janji Jokowi-JK di Depan Istana Negara
Tuesday 07 Apr 2015 17:23:21

Muh. Ali Ridho saat aksi demo tampak bersama masa Aliansi TKI yang hadir di depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada, Selasa (7/4).(Foto:BH/bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi unjuk rasa dari masa Aliansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tergabung dari berbagai daerah mengugat dan menagih janji kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Ribuan massa yang melakukan aksi didepan Istana Negara tersebut guna melakukan aksi tuntutannya memprotes agar pemerintah Jokowi mencabut larangan pengiriman TKI ke Timur Tengah.

"Saya minta Pak Presiden Jokowi membuka kembali pengiriman TKI, biar anak-anak kami bisa sekolah sampai perguruan tinggi," ujar Nani, salah seorang TKI asal Indramayu, yang tampak bersemangat menghadiri Aksi di Depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada, Selasa (7/4).

Muhammad Ali Ridho selaku Koordinator aksi lapangan, menggugat juga dengan memberikan pernyataan sikap, bahwasanya pihaknya datang khusus ke Istana Negara sambil berunjuk rasa lantaran ingin menagih janji Presiden Jokowi saat berkampanye Pilpres 2014 lalu.

"Kami datang menagih janji Jokowi saat kampanye Pilpres dulu mencabut moratorium larangan pengiriman TKI ke Timur Tengah," tegas Ali.

Karena, pada saat kampanye Pilpres 2014 lalu, lanjutnya, Jokowi-JK berjanji akan meningkatkan perlindungan dan peningkatan keterampilan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) di dalam negeri. Kenyataanya sambung Ali, kebijakan yang ditempuh Jokowi justru berbalik 100 persen yaitu akan men-stop penempatan TKI sektor rumahtangga ke seluruh negara penempatan TKI. Padahal, kata Ali, tugas negara seharusnya melindungi warganya termasuk TKI yang akan bekerja ke luar negeri sebagai pahlawan devisa.

Teringat sebelumnya, pada debat Capres tanggal 22 Juni 2014 silam, Jokowi berkata, "kalau bisa (TKI), jangan dikirim ke negara yang tidak punya undang-undang yang jelas terhadap TKI. Kita harus tegas apabila menyangkut nyawa dan harkat martabat negara, pernah kata Jokowi pada saat debat Capresnya dulu."

Karenanya, statmen Presiden Jokowi diatas telah berhasil memikat hati kami di kala itu. "Kami yang berpeluang membenahi hidup dari bekerja diluar negeri, merasakan ada angin segar yang muncul dari seorang calon presiden kecintaan rakyat, namun hal itu hanya janji-janji semata" jelas Ali memaparkan.

Dari pantauan pewarta BeritaHUKUM.com, aksi unjukrasa yang digelar didepan Istana Negara Jakarta tersebut berjalan dengan kondusif dan aman, dan para pengunjuk rasa juga sempat menggelar sholat Dzuhur di depan Istana Negara, dan hingga berita ini diturunkan ke redaksi para massa akan melanjutkan aksinya hingga ke gedung Parlemen DPR RI, Senayan, jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.(bh/bar)


 
Berita Terkait Demo Didepan Istana Negara
 
• Kecam Pengibaran Bendera HTI, Gerakan Jaga Indonesia Kibarkan Ribuan Merah Putih
 
• Tuntut Ekonomi dan Demokrasi, Aliansi Mahasiswa UMJ Aksi Unjuk Rasa di Depan Istana Negara
 
• Buruh dan Mahasiswa Bersatu; KSPI Desak Mahasiswa yang Ditangkap Segera Dibebaskan
 
• Demo Mahasiswa di Depan Istana Berakhir Ricuh, 9 Orang Diamankan
 
• Usai Demo Menagih Janji Manis Jokowi - JK, BEM SI Shalat Magrib Berjamaah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]