Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
HMI
Aliansi Nasional HMI Tolak Kehadiran SBY Dalam Kongres HMI
Thursday 14 Mar 2013 19:23:01

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cab. Kupang, Abdul Syukur.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Abdul Syukur cabang Kupang, dan Ketua HMI cabang Sokuharjo, Burhan Soleh mengungkapkan dalam jumpa pers di waroeng Bakoel, Cikini Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Aliansi Nasional adalah Forum yang dibentuk anti Presiden SBY. Gerakan kami tidak ditunggangi siapapun, ini murni ingin menyelamatkan mahasiswa Islam. Bagi kami persoalan besar di bangsa ini merupakan kasus Pajak keluarga Cikeas, dan BLBI.

Yang belum pernah disentuh hukum, kami aliansi nasional HMI menolak kehadiran SBY di kongres kami, beliau najis, beliau tidak layak hadir.

Gerakan nasional HMI anti SBY, bersihkan kongres HMI dari intervensi Cikeas.

Hari kamis tanggal 14 Februari 2013 lalu, sejumlah pengurus besar himpunan mahasiswa islam PB HMI mendatangi Istana Negara dalam rangka meminta kesediaan SBY untuk membuka konres HMI ke XXVWW.

Tindakan tersebut menimbulkan reaksi negatif kepada HMI, dan HMI harus bersifat kritis terhadap gagalnya kepemimpinan SBY.

Kami melihat sejarah tampuk kepemimpinan negeri ini yang dipimpin oleh SBY, trend pemberantasan korupsi tidak menunjukkan tanda-tanda mengurang.

Kepemimpinan yang besar, banyak kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga hukum superbody (KPK) jauh dari ekspekstasi masyarakat. KPK hanya mampu mengurusi kasus korupsi yang skalanya tidak begitu besar, atau jenis korupsi yang sedang dari segi angka dan nilai kerugian negara.

"Bagi kami kasus besar Century dan BLBI tidak tersentuh karena bersentuhan langsung dengan SBY dan Boediono atau kekuasaan Istana," ujarnya.

Disisi lain sungguh tak elok jika prestasi kepemimpinan SBY yang dianggap gagal oleh masyarakat namun PB HMI justru memberikan ruang kepada SBY untuk hadir dan membuka kongres.

Ini sangat memalukan karena dianggap organisasi yang kehilangan nalar kritis. Dari apa yang kami sampaikan, kami HMI anti SBY menyatakan:

- Menolak dengan tegas kedatangan SBY
- Menolak segala bentuk intervensi Cikeas
- HMI mendesak KPK untuk mengusut Century
- Mendesak KPK menuntaskan BLBI
- Mendesak KPK mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Cikeas
- Mundur SBY Presiden menjadi negara yang gagal
- Depok, Bengkulu, Curup, Sukogharjo, Selok, Bekasi

Hanya ada 3 orang yang sepakat SBY datang, bagi kami bisa jadi HMI sedang berselingkuh dengan SBY, bagi kami pasti ada dana yang disediakan untuk acara kongres ini karena menyetuh momentum pemilu.

HMI lahir dari Independensi

Kami akan melakukan blokade aksi, jika tidak kami akan lakukan gerakan lempar sepatu ke SBY, cabang yang hadir ada sekitar 10 cabang yang akan hadir di kongres.(bhc/put)


 
Berita Terkait HMI
 
Anies Yakin Dukungan Keluarga Besar HMI Perkuat Gaung Perubahan
 
Bahlil Lahadalia Dilaporkan ke KPK Soal Dugaan Aliran Dana Gratifikasi Kongres HMI
 
PB PMI Dukung Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin
 
Aksi Solidaritas HMI: Menolak Segala Bentuk Intervensi Terhadap KPU
 
PB HMI akan Berperan Aktif Dukung Bawaslu dan Polri Sukseskan Pemilu Damai 2019
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]